Gara-gara Data Daftar Pemilih, KPU-Bawaslu Mulai Tak Akur

143
Ketua KPU Koya Depok saat menyerahkan berkas di acara pleno terbuka

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan sejumlah alasan kenapa pihaknya tetap melanjutkan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok memilih walk out.

Menurut Nana, pihaknya sudah melakukan tahapan itu sesuai denga ketentuan yang berlaku.

“Bahwa rapat pleno tingkat kota adalah tindak lanjut dari rapat pleno mulai dari kelurahan, hingga ditingkat kecamatan. Jadi tidak ujug-ujug tingkat kota melakukan rapat pleno,” ujarnya, Senin (14/9).

Berdasarkan catatan KPU Depok, pelaksanaan rapat pleno ditingkat bawah, baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, berjalan lancar dan tidak ada catatan apapun.

“Artinya kami menganggap bahwa sudah tidak ada persoalan lagi,”paparnya.

Soal salinan data yang dipersoalkan Bawaslu, kata Nana, pihaknya mengacu kepada surat KPU RI, yang menyebut tidak bisa memberikan data yang diminta.

“Jadi acuannya ada dasarnya, kami tidak memberikan tuh ada. Ini kan juga sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat antara KPU RI dan Bawaslu RI, jadi kami tidak memberikan ada dasarnya,” jelas dia.

Point selanjutnya, kata dia, yang juga dipermasalahkan Bawaslu Depok Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Menurut Nana, tidak sesederhana itu.

“Terkait dengan akan rencananya membuka TPS di Rutan memang masih menunggu ketentuan, nah ketentuannya sampai dengan saat ini belum turun. Kami kan rencananya di Rutan dua TPS,” katanya.

Namun demikian, jelas Nana, oleh jajaran ditingkat atas (KPU RI), pihaknya diperintahkan untuk menunggu sampai aturannya keluar.

“Kaitan dengan pemilih Rutan, bukan berarti kemudian pemilih Rutan nanti pada saat pencoblosan pulang dulu, ke TPS dilokasi, enggak begitu juga. Intinya kami menunggu aturan yang keluar dari pusat,” ungkapnya.

Sebelumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok diwarnai aksi hengkang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat pleno tersrsebut deadlock karena petugas Bawaslu Kota Depok menyatakan walk out.
“Pada awal pleno kami menyampaikan rekomendasi penundaan penetapan DPS agar KPU Kota Depok terlebih dahulu menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Depok,” kata Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Depok, Andriansyah, Senin (14/9).

Dia mengatakan, adapun rekomendasi yang disampaikan jelas Ardiansyah, berkaitan dengan penyampaian daftar pemilih sesuai Pasal 12 Ayat 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

“Tapi sampai agenda rapat Pleno pada Minggu (13/9) belum juga disampaikan salinan data tersebut,”katanya.

Selain itu, kata Ardiansyah, penundaan diperlukan agar KPU Kota Depok menyelesaikan permasalahan pemutakhiran data pemilih yang belum tuntas.

“Seperti data pemilih DPK tahun 2019 yang belum masuk ke dalam daftar pemilih A.KWK (formulir data pemilih hasil proses penelitian dan pencocokan),”katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet menambahkan dasar pihaknya walk out diantaranya adalah sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok.

“Melalui jajaran Panwaslu di Kecamatatan ditemukan fakta adanya oknum PPS yang memberikan by name by adress ke-pihak external. Ditemukan juga PPDP yang menggandakan A. KWK di dua kelurahan dengan dalih untuk pegangan,” tandasnya.

Padahal, jelas Dede dalam surat balasan KPU Kota Depok mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Depok pada tanggal 12 September 2020 yang menginstruksikan PPS dan PPK untuk tidak memberikan data kepada pengawas pemilu.

KPU Kota Depok, ujar Dede berdalih menjaga kerahasiaan data, padahal sebagaiamana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 25 ayat 4, dan SE KPU RI Nomor 684/PL.021.-SD/01/KPU/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 perihal penyusunan dan penyerahan DPHP oleh PPS.

Selain itu, persoalan lainnya yang ditemukan Bawaslu terkait pemilih di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Disitu tertulis tidak ada yang namanya pemilih rutan, karena berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemilih rutan tetap berada di TPS asal.

Menurut Dede ini beresiko dengan jumlahnya 696 orang, bagaimana nasib mereka ketika hari H pencoblosan.

Dan perihal isu tersebut KPU Kota Depok tidak menyampaikan kepada publik, padahal ini merupakan sesuatu yang harus publik ketahui.

Temuan yang juga didapat Bawaslu adalah terdapat 12.128 pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP dan 17.182 data tidak dikenal.

“Semua keruwetan ini akan menjadi masalah besar apabila rapat pleno rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS dilanjutkan,”katanya.

Atas dasar itulah, tegas Dede, Bawaslu Depok akhirnya memilih walk out lantaran sejumlah rekomendasi yang dilayangkan tak diindahkan oleh KPU Depok.

Lakukan penundaan karena data pemilih adalah kunci kesuksesan penyelenggaran Pilkada. Jangan lagi menjadi data permasalahan tetap.

Tapi data pemilih yang akurat dan menjamin hak pilih warga negara Indonesia. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here