PN Depok Gelar Sidang Lapangan, PT RMA Miliki Bukti Kuat

84
Proses sidang lapangan oleh PN Depok di Perumahan Villa Rizki

Sawangan | jurnaldepok.id
Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang lapangan atas kasus dugaan sengketa lahan yang dilakukan oleh Noorilah (penggugat) dan PT Rizki Mustika Abadi (Tergugat).

“Kami melihat objek yang menjadi sengketa dalam perkara register nomor 67, karena gugatan yang diajukan pihak penggugat itu mengenai objek kepemilikan senggekat tanah. Makanya kami harus buktikan dari kepemilikan itu dimana objek lokasinya, hadirnya tim majelis ini dalam pemeriksaan setempat untuk melihat secara riil objek itu ada atau tidak, setelah kami lihat ternyata objeknya ada,” ujar Ikbal Hutabarat, Ketua Majelis PN Depok, Rabu (9/9).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat, kata dia, dengan tergugat juga sama-sama hadir di lapangan dengan kuasa hukumnya.

“Tujuan kami hadir disini untuk melihat objek yang digugat. Menurut versi yang digugat oleh penggugat itu 13,5 hektar, namun yang 13,5 hektar itu sudah berdiri bangunan infrastruktur, fasum dan sarana ibadah dari pihak tergugat yang telah membangun, nanti itu dibuktikan dalam persidangan pembuktian pada 22 September 2020. Masing-masing pihak silahkan buktikan dalilnya masing-masing,” paparnya.

Kuasa Hukum PT Rizki Mustika Abadi, Masayu Donny Kertopati mengatakan, pihaknya menyampaikan secara tegas, PT Rizki Mustika Abadi memperoleh seluruh hak kepemilikan tanah seluas kurang lebih 20 hektar secara sah dan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan peranturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

“Bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT RMA telah melalui proses peralihan hak yang berulang-ulang sejak 1972 dan seluruhnya berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2015, Sdr. Noorilah melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/G/2015/PTUN-BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI No. 75/B/2016/PT. TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415. K/TUN/2016;

Ia menjelaskan, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam halaman 98 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/G/2015/PTUN-BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI No. 75/B/2016/PT. TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415. K/TUN/2016.

“oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bukti-bukti pelepasan hak tersebut di atas mengadung suatu kebohongan (bedroeght) baik secara formil dan substantive karenanya secara hukum patut bagi Majelis Hakim untuk mengeyampingkannya,” katanya.
Namun begitu, penggugat lagi-lagi menggunakan bukti-bukti yang telah dinyatakan mengandung kebohongan oleh Judex Factie PTUN Bandung tersebut dalam pembuktian di PN. Depok pada sidang yang lalu dengan kode bukti P- 9.1 s/d P-9. 64.

“Kami selaku kuasa hukum Tergugat I berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, selain itu kami juga berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dapat memberikan pertimbangan hukum yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex factie PTUN Bandung dalam putusannya kelak,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, mengenai tudingan bahwa SHM 38, 39 dan 1018 adalah produk yang cacat hukum. Ia berpendapat itu adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 9 UU 51/2009). Sertifikat Hak Milik adalah produk Badan Tata Usaha Negara,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here