Kepala BKPSDM Luruskan Terkait Surat Pensiun Hardiono

145
H Supian Suri

Margonda | jurnaldepok.id
Polemik Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono dengan Wali Kota Depok, Mohammad Idris rupanya belum berakhir. Hardiono di salah satu media nasional menuding surat permohonan pensiunnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak wali kota.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Depok, H Supian Suri secara tegas membantah hal tersebut.

“Harusnya dia paham syarat pencalonan itu apa saja, enggak ada kaitan izin pemberhentian dari wali kota menjadi syarat seseorang mau nyalon. Kalau dia sudah dapat partai, daftar dan membuat surat pernyataan pengunduran diri dari ASN, itu sudah bisa,” ujar Supian kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, surat yang diajukan Hardiono ke wali kota beberapa waktu lalu merupakan surat pensiunnya di bulan Februari dan tidak ada kaitannya dengan pencalonan.

“Yang enggak di ACC oleh Pak Wali hanya pangkat pengabdiannya saja kerena menurut Pak Wali yang bersangkutan tidak memposisikan betul sebagi birokrat, karena sudah berpolitik. Pak Wali sebenarnya akan menandatangani itu untuk melihat langkahnya mau mencalonkan diri atau tidak. Seandainya mencalonkan berarti kan memang tidak perlu (ditandatangani,red), tapi kalau ia tidak mencalonkan pasti akan diproses,” paparnya.

Dikatakannya, seorang ASN tidak dilarang untuk mencalonkan diri setelah melalui mekanisme di tempatnya bertugas.

“Yang terpenting mendapat dukungan dari partai dan cukup hanya membuat surat pernyataan di atas materai berhenti dari ASN saja, itu saja selesai. Surat pensiun Pak Hardiono sudah ditandatangani Pak Wali, jadi tidak benar kalau belum ditandatangani, itu sudah clear” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tidak ada kaitannya antara surat pensiun dengan kegagalannya mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota.

“Karena kalau ia (Hardiono,red) dapat usungan partai, apa yang ditandatangani Pak Wali juga tidak ada artinya, karena kan secara otomatis ia akan berhenti juga, enggak dapat pensiun dan dianggapnya pensiun dini bukan pangkat pengabdian,” katanya.

Supian menjelaskan, surat pensiun yang dilayangkan Hardiono kepada wali kota murni untuk pensiun dari ASN bukan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota.

“Kalau untuk mencalonkan ia tidak mendapatkan pangkat pengabdian dan itu tidak harus ada izin dari atasan, cukup datang ke KPU bikin surat pernyataan mundur dari ASN selesai. Untuk menandatangani pangkat pengabdian itu otoritasnya Pak Wali,” terangnya.

Diungkapkannya, dalam PKPU 3 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, ASN yang mencalonkan diri membuat pernyataan mundur sebagai ASN saat mendaftar ke KPU.

“Dan ASN yang bersangkutan diberhentikan sebagai ASN saat ditetapkan sebagai calon,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here