Awasi Jalannya Pencocokan dan Penelitian, Bawaslu Buka Posko Pengaduan

27
Dede S Permana

Beji | jurnaldepok.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mengawasi jalannya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada Depok 2020.

Komisioner Bawaslu Kota Depok Divisi Pengawasan, Hubungan Antarlembaga, Dede Selamet Permana mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan data pemilih di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka menjaga hak pilih warga.

“Pengawasan fokus pada prosedur dan tata cara coklit, pengawasan pada potensi pelanggaran, serta penerapan protokol kesehatan Covid 19. Adapun kecamatan dengan temuan terbanyak yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Bojongsari. Sedangakan zero temuan ada pada Kecamatan Sawangan, Cilodong dan Cipayung,” ujar Dede, kemarin.

Diantara semua temuan yang ada, kata dia, seperti rumah yang tidak diperiksa, merupakan temuan hasil audit pada hari terakhir coklit. Dengan hasil pengawasan terdapat 59 rumah yang tidak diawasi.

Bawaslu Kota Depok juga melakukan pencermatan terhadap kualitas daftar pemilih (A.KWK) dengan mencermati pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019 dan mengidentifikasi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil pencermatan kualitas A.KWK, Dede mengaku pihaknya menemukan data yang berpotensi masalah.

“Diantaranya terdapat 1.303 pemilih yang TMS di Pemilu 2019 tetapi ditemukan di A.KWK dan terdapat 1.089 pemilih kategori DPK tidak tercantum di A.KWK,” paparnya.

Tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok dan jajaran panwascam menerbitkan tiga surat imbauan, tujuh surat saran perbaikan, dan lima surat rekomendasi dengan rincian satu surat imbauan, satu surat saran perbaikan dan satu surat rekomendasi diterbitkan Bawaslu Kota Depok, dan selebihnya diterbitkan Panwas Kecamatan.

Adapun materi imbauan berkaitan dengan upaya penegahan agar PPDP dapat men-Coklit sesuai ketentuan perundangan, penerapan protokol kesehatan Covid 19, dan pembinaan SDM berkelanjutan oleh KPU Kota Depok.

“Materi saran perbaikan mengenai perbaikan prosedur, tata cara Coklit dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 serta sinkronisasi data pemilih TMS dan DPK pada Pemilu 2019 dengan daftar pemilih A.KWK,” katanya.

Sedangkan materi rekomendasi berkaitan dengan coklit ulang dan pembinaan KPU Kota Depok kepada jajaran penyelenggara di bawahnya.

Pengawasan Bawaslu Kota Depok, kata Dede, memberi beberapa catatan pengawasan.

Pertama, soal ke tertutupan data dari pihak KPU Kota Depok karena sulitnya jajaran pengawas pemilihan mengakses dokumen A.KWK. Terlebih didapati informasi mengenai pemberian informasi A.KWK dari oknum PPS kepada instansi keamanan serta penggandaan dokumen A.KWK yang dilakukan oleh 17 oknum PPDP dari 4 Kelurahan.

Kedua, persoalan kapasitas skill SDM operator data pemilih yang kurang memadai sehingga menghambat kinerja dan koordinasi antar penyelenggara pemilihan bahkan koordinasi PPS ke PPK itu sendiri.

“Ketiga, kami temukan lambatnya jajaran PPK dan PPS merespon secara tertulis surat rekomendasi atau saran perbaikan yang telah diterbitkan oleh jajaran pengawas pemilihan,”katanya.

Pengawasan tindak lanjut dari surat-surat tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga Bawaslu Kota Depok tidak serta merta hit and run pasca menerbitkan surat.

Keempat, proses sinkronisasi data pemilih tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid dimana daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 dan tidak memasukkan pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here