Masuk Jalur Cepat, 2.689 Pengendara Sepeda Motor Kena Tilang

615
Petugas Satlantas Polres Metro Depok saat melakukan razia bagi kendaraan yang masuk jalur cepat

Margonda | jurnaldepok.id
Sekitar 2.689 pelanggar yang menerobos jalur cepat di Jalan Margonda Kecamatan Beji ditindak dengan sanksi tilang.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Erwin Aras Genda menuturkan, kebijakan penertiban kanalisasi, kian gencar dilakukan jelang penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-tle) di kawasan Margonda.

“Setelah dilaksanakan selama satu minggu, tim kami berhasil melakukan penindakan dengan tilang sebanyak 2.689 pelanggar,” ujar Erwin, Selasa (25/8).

Dimana, lanjutnya, mayoritas 95 persen adalah roda dua, dan rata-rata pelanggarannya adalah menggunakan lajur cepat yang bukan pada peruntukannya.

Dirinya menjelaskan, selama operasi berlangsung, trend pelanggaran telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Pada hari pertama, petugas menindak sekira 840 pelanggar, kemudian angka itu turun pada hari kedua dan ketiga yang rata-rata 400-300 kasus. Angka ini terus menyusut,” paparnya.

Dikatakannya, hal itu suatu kemajuan untuk masyarakat, khususnya pengguna roda dua yang melintas di kawasan tertib lalu lintas Jalan Margonda, Depok.

“Tujuan kami masyarakat menaati aturan yang telah ditetapkan untuk menghindari kemacetan,”katanya.

Selanjutnya, Erwin berharap, masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga siap ketika e-tle yang akan memonitor selama 24 jam berlaku di kawasan tersebut.

“Jadi benar-benar diharapkan kedisiplinan pengendara. E-tle kemungkinan akan dipasang dua minggu kedepan, harapannya 20- 25 September sudah kami launching, termasuk beberapa program unggulan lainnya yang akan dilaunching Bapak Kapolres,” tuturnya.

Erwin menyebut, tertib berlalu lintas sangat penting. Sebab menurutnya, kecelakaan terjadi akibat faktor pelanggaran.

“Untuk meminimalisir pelanggaran ini, kami akan selalu aktif dengan melakukan tindakan yang humanis,”katanya.

Lebih lanjut Erwin mengatakan, dari 2.689 pelanggaran tersebut, sebanyak 60 persen dilakukan oleh pekerja swasta, kemudian sisanya adalah pegawai negeri sipil dan mahasiswa. Namun paling banyak karyawan swasta.

Untuk saat ini, kebijakan kanalisasi jalur cepat dan lambat hanya berlaku di kawasan Margonda. Jalur lambat diperuntukan bagi pengendara roda dua (sepeda motor) dan angkutan kota atau angkot. Sedang jalur cepat untuk mobil pribadi dan lainnya.

“Tentu program ini akan terus kami evaluasi,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here