PT Garuda Indonesia ‘Disiram’ Rp 8,5 Triliun, F-PKS Ingatkan Agar Digunakan Sesuai Tujuan

66

Jakarta | jurnaldepok.id
Komisi VI DPR-RI akhirnya menyetujui pencairan dana talangan kepada BUMN sebesar Rp 19,662 triliun. Diantara penerima BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia yang menerima dana talangan pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penerima dana talangan sebesar Rp3,5 triliun. Selebihnya, dana talangan diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Rp 4,012 triliun, PT Krakatau Steel Rp 3 triliun dan Perum Perumnas Rp 650 miliar.

“Rencana pemberian dana talangan untuk PT Garuda Indonesia (GAI) menjadi catatan penting untuk menyelamatkan satu-satunya perusahaan penerbangan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia,” ujar Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, kemarin.

Dengan komitmen manajemen baru Garuda Indonesia yang terbentuk pada Januari 2020 lalu, kata Mahfudz, Fraksi PKS berharap persoalan yang mendera Garuda Indonesia bisa segera diselesaikan.

“Pendapatan Garuda dari kegiatan usaha utamanya yang jauh menurun sepanjang Januari hingga Mei 2020 perlu dievaluasi secara komprehensif. Wabah Covid 19 memang telah memberikan dampak negatif pada seluruh maskapai penerbangan di dunia,” paparnya.

Dijelaskannya, pendapatan Garuda pada Mei 2020 dari kegiatan usaha penerbangan turun 96 persen, sedangkan dari kegiatan usaha kargo turun 36 persen, dibanding pada bulan Januari 2020.

Pada rentang waktu yang sama, sambungnya, biaya operasional Garuda hanya turun 60 persen karena proporsi fixed cost terhadap total costnya sangat besar, yaitu 46 persen, yang berasal dari biaya sewa pesawat, perlengkapan pesawat, biaya pegawai dan biaya overhead. Tingginya angka proporsi fixed cost terhadap total cost ini perlu menjadi catatan bagi Garuda untuk memperbaiki performanya.

“Akibat tingginya angka proporsi fixed cost terhadap total cost, gap penurunan pendapatan dengan penurunan biaya menjadi sangat besar, sehingga likuiditas Garuda menurun, ditambah adanya kewajiban pinjaman yang jatuh tempo,” jelasnya.

Disini, kata dia, peran pemerintah untuk mengatasi gap tersebut dengan dana talangan, disisi lain menjadi peran DPR untuk terus mengawasi kinerja Garuda.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI tersebut menambahkan, terkait dengan dana talangan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), Fraksi PKS mengapresiasi kinerja angkutan barang KAI yang masih menunjukan pertumbuhan hingga April 2020 dan menjadi support bagi pendapatan keseluruhan KAI, ditengah menurunnya pendapatan angkutan penumpang akibat kebijakan pembatasan sosial.

Meski demikian, Mahfudz menegaskan tetap perlu diwaspadai potensi penurunan pendapatan angkutan barang sepanjang 2020 ini akibat berkurangnya permintaan karena menurunnya produktivitas Industri.

Dijelaskannya, skema dana talangan yang akan diberikan kepada KAI ini sangat mudah dengan instrumen soft loan dan tingkat bunga yang sangat rendah yaitu 2-3 persen.

Karena itu, lanjutnya, pendanaan sebesar Rp3,5 T untuk KAI ini harus digunakan secara tepat volume dan tepat sasaran sesuai peruntukannya.

“Fraksi PKS Menyetujui pencairan dana talangan ke BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan Perum Perumnas dengan tiga syarat yakni adanya aturan hukum yang jelas sebagai dasar pemberian dana talangan, dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana usul pengajuan dana talangan dan ada skema pengembalian yang jelas dalam jangka waktu paling lama lima tahun,” tutup Mahfudz. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here