DEEP Ultimatum Bawaslu dan KPU Agar Tak Abai Terapkan Protokol Kesehatan

49
Fajri Syahiddinillah

Margonda | jurnaldepok.id
Koordinator Democracy And Elektoral Empowerment Patnership (DEEP) Kota Depok, Fajri Syahiddinillah turut mengomentari kasus yang menimpa pejabat dan staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok yang terpapar Covid 19.

Dikatakannya, menjelang Pilkada Kota Depok di masa pandemi, terdapat banyak sekali potensi kerawanan dalam pilkada salah satu diantaranya adalah potensi penyebaran Covid 19, bahkan cluster penyelenggara, tingkat partisipasi masyarakat yang menurun akibat pandemi.

Sementara itu, kata dia, terkait kesiapan panitia penyelenggara Pilkada, baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pejabat dan staf Bawaslu Kota Depok terkonfirmasi positif Covid 19.

“Sudah sangat jelas sebagai dasar PKPU Nomor 5 tahun 2020, bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penangganan corono virus (Covid-19),” ujar Fajri, kemarin.

Akan tetapi, sambungnya, realita di lapangan diduga masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan belum serius menggunakan alat pelindung diri (APD) atau protokol kesehatan, padahal sebagaiamana seharunya dalam peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2020 sudah sangat jelas penggunaan protokol kesehatan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Apabila masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan lanjutan pilkada yang abai terhadap protokol kesehatan ialah wujud pengabaian terhadap kesehatan masyarakat. Padahal sangat jelas dengan menggunakan protokol kesehatan lah pilkada dapat dilanjutkan, bahwa pilkada harus dilaksanakan dengan tanpa menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkonfirmasinya Covid 19 pejabat dan staff Bawaslu Kota Depok menjadi musibah sekaligus peringatan bahwa perlu langkah strategis sebagai jalan megitasi terhadap ancaman Covid 19. Yakni dengan menseriuskan pengguanan alat pelindung diri (APD) atau protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Kota Depok di masa pandemi.

“Jangan sampai akibat tidak serius menggunakan protokol kesehatan mengakibatkan jatuhnya korban, bahkan bisa memunculkan cluster baru penyebaran Covid 19, yakni cluster penyelenggara. Sebagaiamana kita tahu bersama bahwa sebagai petugas penyelenggara tentu sering berinteraksi kesesama penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu dan masyarakat. Jadi potensi penyebarannya sangatlah tinggi,” terangnya.

Maka dari itu, sambungnya, DEEP Kota Depok mendorong penyelenggara baik Bawaslu ataupun KPU Kota Depok untuk serius dalam penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan.

“Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan adalah harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian DEEP Kota Depok mendorong Gugus tugas Covid 19 Kota Depok untuk proaktif dan bergerak cepat dalam penanganan Covid 19 terhadap penyelenggara,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here