Sudah Ditetapkan DPP PKS, Idris-IBH Siap Duet di Pilkada Depok

302
Mohammad Idris-Imam Budi Hartono

Sawangan | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyatakan kesiapannya jika di pilkada nanti harus disandingkan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk Imam Budi Hartono (IBH).

“Yang penting saya bisa mencalonkan nanti, wakil kan bisa siapa pun. Yang jelas dia bisa loyal dan bersama-sama, siapa pun (termasuk IBH,red), PNS juga boleh, asal berhenti dulu,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (3/7).

Meski begitu, Idris tidak menapikan jika Presiden PKS, Sohibul Iman belum berbicara langsung kepada diriya.

Menanggapi hal itu, bakal calon wakil wali kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono menyampaikan terimaksih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.

“Alhamdulillah, dari pemberitaan Jurnal Depok hari ini (kemarin,red) saya kebanjiran dukungan dan ucapan selamat via WA. Lewat dukungan itu mereka mengatakan akan berjuang memenangkan Pilkada Depok Desember nanti,” tandasnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Abdurrahman memberikan sinyal kuat jika Idris-IBH akan diduetkan pada Pilkada Depok, Rabu 9 Desember 2020.

“Ya sudah, namun belum deklarasi. Kalau itu nantinya berkaitan dengan surat (SK,red). Nanti akan kami cek SK nya sudah turun kesana (Depok,red) atau belum,” ujar Mahfudz kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa SK DPP PKS akan diberikan kepada seluruh bakal calon se Indonesia paling lama 20 Agustus.

“Pendaftaran kan di awal September, jadi kami targetkan pada 20 Agustus seluruh SK bakal calon ini sudah keluar semua,” paparnya.

Mahfudz yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI memastikan seluruh bakal calon yang akan bertarung pada pilkada nanti sudah siap.

Dikatakannya, PKS dalam mengusung bakal calon dipastikan orang yang terbaik secara moral, visi misi nya bagus dan elektabilitasnya paling tinggi.

“Enggak mungkin PKS memilih orang yang elektabilitasnya rendah,” jelasnya.

Namun begitu, kata dia, SK DPP bukanlah seperti ayat Al Quran yang sudah pasti kebenarannya dan tidak bisa diubah.

“Kalau ayat Al Quran itu kan enggak berubah, UUD 1945 aja masih bisa berubah atau diamandemen. Pada titik ini (SK,red) yang tahu ya Allah berubah atau enggak,” katanya.

Namun, sambungnya, kalau landasannya pilkada itu harus menang, maka harus mengikuti indikator-indikator seperti elektabilitas.

“Rasionalisasinya kan elektabilitas. Dari PKS yang tertinggi elektabilitasnya kan IBH,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here