Belum Diterima di Sekolah Negeri, Siswa Miksin Tunggu Sikap Ombudsman RI

65
Ketua DKR saat mendampingi siswa miskin

Beji | jurnaldepok.id
Para siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah negeri di Depok masih menunggu kebijakan dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Ombudsman RI saat Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok dan orang tua murid mengadukan penolakan siswa miskin oleh sekolah-sekolah negeri di Depok beberapa waktu lalu.

“Sampai sekarang belum ada kabar lagi. Kami hanya bisa menunggu. Siswa dari keluarga miskin yang ditolak bersekolah hanya bisa menggantungkan nasib pada Ombudsman,” ujar Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok.

Ia mengatakan, setelah mengadukan proses PPDB SMA SMK Negeri Depok ke Ombudsman RI pada Rabu (15/7) 2020 lalu, para orang tua siswa miskin di Depok diminta bersabar menunggu Kebijakan Ombudsman Jakarta Raya, yang sedang memproses aduan para orang tua siswa tersebut.

“Iya, Ombudsman Jakarta Raya masih meminta keterangan tambahan para orang tua siswa, diantaranya data siswa, bukti pendaftaran dan keterangan miskin,”katanya.

DKR menurut Roy dan para orang tua siswa akan terus menuntut keadilan agar anak-anak mereka bisa bersekolah kembali di sekolah negeri di Depok.

“Jangan biarkan anak siswa miskin, menunggu terlalu lama untuk daftar ulang apalagi kalau sampai tidak sekolah. Sebab akan makin banyak orang miskin,” jelasnya.

Saat ini saja menurut Roy, salah satu siswa bahkan ada yang depresi sudah tidak mau sekolah lagi, akibat menunggu terlalu lama, sementara teman-temannya sudah masuk sekolah.

“Ada satu siswa tinggal di Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Beji, tidak jauh dari SMA Negeri 14 Depok mengalami depresi tidak mau sekolah lagi. Karena malu melihat kawan-kawannya sudah kembali bersekolah sementara dirinya ditolak,” terangnya.

Roy menjelaskan, oleh pihak rumah sakit, siswa ini didiagnosa depresi namun bisa dirawat jalan.

“Tekanan yang berat semacam ini tidak ringan diterima oleh anak usia sekolah. Kok bisa malah kebijakan pemerintah bikin anak sekolah jadi sakit seperti ini,” tegasnya.

Untuk itu Roy berharap agar segera SMA dan SMK Negeri di Depok secara bijaksana segera menerima mereka bersekolah.

“Agar tidak menjadi persoalan baru yang lebih panjang lagi. Saat ini masih ada sembilan orang siswa miskin yang diperjuangkan DKR Kota Depok agar diterima bersekolah di Sekolah Negeri Depok,” katanya.

Roy Pangharapan menegaskan dirinya bersama seluruh Relawan DKR Kota Depok akan terus mendampingi para orang tua siswa agar mendapatkan haknya.

“Termasuk jika diperlukan kami akan datangi menteri Nadiem. Bahkan jika perlu ke istana. Menuntut Presiden Jokowi agar konsisten menindak semua pejabat yang anti Pancasila menolak siswa miskin mendapat haknya yang dijamin undang-undang,” tegasnya.

Untuk itu Roy berharap agar cukup Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyelesaikan persoalan ini.

“Buktikan dirinya Pancasilais! Jangan biarkan siswa miskin tidak sekolah. Masa Gubernur Jawa Barat tidak mampu menyelesaikan persoalan dasar warganya untuk mendapat pendidikan. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here