Komnas Perlindungan Anak Minta Pemerintah Perhatikan Pembelajaran Jarak Jauh

34
Arist Merdeka Sirait

Margonda | jurnaldepok.id
Pada tahun ajaran 2020-2021 ini seluruh siswa terpaksa melakukan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Fasilitas utama yang diperlukan adalah pegawai yang memadai dan juga kuota internet untuk mengakses kelancaran proses PJJ.

Namun banyak orang tua mengeluh perihal membengkaknya pengeluaran untuk kelancaran PJJ. Karena orang tua harus menyisihkan uang lebih untuk membeli kuota internet.

Keluhan itu pun didengar oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait.

Dia menuturkan, pemerintah diminta memberikan keringanan atau stimulus pada rakyat, agar anak-anak yang terpaksa harus sekolah di rumah tetap bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online.

“Harus ada stimulus dari Kemendikbud, bukan hanya dana BOS dan sekolah pintar, tapi dana internet itu harus distimulus pemerintah. Kalau ada 2-3 anak yang sekolah dalam satu keluarga, kan biayanya itu tinggi,” ujarnya, kemarin.

Dia mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim melakukan PJJ untuk mencegah penyebaran Covid19. Namun dia juga meminta agar pemerintah memberi perhatian pada rakyat untuk kelancaran PJJ.

“Ini kan seolah-seolah dipaksakan. Nadiem mengatakan 96 persen belum bisa tatap muka. Komnas PA sampai sekarang juga mendukung agar jangan sampai ada yang memberikan itu, siapa mau tanggung jawab kalau anak terkena virus corona, karena di Jepang dan Korea, 2 hari masuk langsung 70 orang yang meninggal,” ucapnya.

Arist menegaskan, Nadiem harus konsiten dengan kebijakan tersebut.

“Jangan plinplan. Dia bilang 96 persen harus daring, ya lakukan,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya perhatian bagi siswa yang berada di daerah pedalaman. Menurutnya, ini menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) .

“Kami sudah usul bantuan itu sampai ke perbatasan dan daerah bencana. Internet harus gratis. Itu tanggung jawab Menkominfo. Bisa kerja sama. Jangan diberikan kebijakan yang mengambang,” tegasnya.

Komnas PA, kata dia, sedang mendorong adanya bantuan internet gratis pada anak melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Usul saya menggratiskan itu, dan ini sedang dikonsultasikan dengan Kemenkeu. Jika itu tidak dilakukan, itu pelanggaran dan Komnas PA akan terus bersama keluarga memperjuangkan itu,” katanya.

Arist berpendapat, jika hal itu tidak segera direalisasikan, maka akan banyak anak-anak yang putus sekolah karena tak dapat mengikuti proses belajar mengajar.

“Jutaan anak yang akan terdampak. Itu kami masih bicara yang terlihat di kota besar, tapi di perbatasan, daerah bencana sulit dijangkau, maka internet harus dipasang dan ini kan (pandemic,red) masih panjang,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here