Tak Diterima di Sekolah Negeri, Siswa Miskin Ngadu ke Ombudsman

344
DKR saat mengadvokasi siswa miskin yang tak diterima di sekolah negeri di Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Sekitar 10 siswa miskin yang ditolak masuk ke sekolah negeri di Kota Depok, Rabu(15/7) mengadu ke Komisi Ombudsman RI di Jakarta. Mereka didampingi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok.

Bersama 10 orang tua siswa, DKR diterima oleh Laode Ida, Komisioner Ombudsman yang menegaskan lagi bahwa pendidikan adalah hak setiap rakyat Indonesia.

Dalam pengantarnya dihadapan para orang tua siswa dan perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Laode Ida mengatakan bahwa jangan sampai Ombudsman RI menjadi bagian yang menghalangi siswa untuk sekolah.

“Tugas Ombudsman memastikan rakyat mendapatkan haknya yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 45,” tegas Roy, kemarin.

Menurut Roy, pihak sekolah mau mengakomodir para siswa miskin asal ada jaminan dari Ombudsman RI.

“Karena pihak SMA dan SMK Negeri sempat ditegur Ombudsman RI terkait PPDB 2019 lalu,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama pihak Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, siap menindaklanjuti aduan DKR Kota Depok.

“Masalah ini akan segera kami atasi dan anak-anak harus bisa sekolah,” kata Alia, dihadapan orang tua siswa.

Seperti diberitakan sebelumnya, DKR Kota Depok sedang mendampingi siswa miskin agar diterima di sekolahkan negeri Kota Depok.

Secara prinsip, Ombudsman RI bersedia membantu agar siswa miskin dapat diterima di sekolah negeri.

“Iya, itu prinsip siapa lagi yang akan menolong siswa miskin kalau bukan negara,” katanya.

Dia mengatakan, tidak, ada alasan bagi sekolah negeri di Depok dan seluruh Indonesia untuk menolak siswa miskin.

“Kecuali mereka anti Pancasila. Yang beginian yang paling berbahaya karena menghancurkan masa depan generasi muda dan bangsa ini nantinya,” jelasnya.

Roy menegaskan, dirinya bersama seluruh Relawan DKR Kota Depok akan terus mendampingi para orang tua siswa agar mendapatkan haknya.

“Termasuk jika diperlukan kami akan datangi Menteri Nadiem. Bahkan jika perlu ke istana. Menuntut Presiden Jokowi agar konsisten menindak semua pejabat yang anti Pancasila menolak siswa miskin mendapat haknya yang dijamin Undang Undang,” katanya.

Untuk itu Roy berharap agar cukup Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyelesaikan persoalan ini.

“Buktikan dirinya Pancasilais! Jangan biarkan siswa miskin tidak sekolah. Masa Gubernur Jawa Barat tidak mampu menyelesaikan persoalan dasar warganya untuk mendapat pendidikan,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here