Wow…Silpa 2019 Tembus di Angka Rp 670 Miliar

104
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Nurdin Alardisoma saat membacakan pandangan umum fraksi

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2019 menembus angka Rp 670.655.917.064,55. Hal itu terungkap pada saat rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2019.

“Pada prinsipnya kami Fraksi Partai Golkar setuju terhadap Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan catatan, melihat dan mempelajari angka-angka tersebut diatas menunjukan perlu adanya peningkatan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta OPD di dalam pelaksanaan tugasnya, disertai dengan pengawasan yang lebih ketat di dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,” ujar Nurdin Alardisoma, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Depok dalam pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (14/7).

Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menilai Silpa yang cukup besar menunjukkan adanya keragu-raguan dan tidak optimalnya penggunaan anggaran di dalam membangun Kota Depok.

“Kesejahteraan masyarakat Kota Depok kami berharap pemerintah dapat meningkatkan dan mengutamakannya,” paparnya.

Dari Silpa yang cukup besar, kata dia, bisa diberikan dan dimanfaatkan untuk peningkatan anggaran di kelurahan-kelurahan dan OPD lainnya secara terencana, sistematis dan objektif sehingga pembangunan di Kota Depok lebih baik lagi setiap tahunnya.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah dalam pandangan fraksinya juga memberikan catatan terkait besarnya Silpa.

“Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi kinerja seluruh jajaran OPD Kota Depok, tapi kami melihat Silpa di OPD Kecamatan yang sangat besar dan sangat berkaitan dengan perencanaan kegiatan. Maka kami minta kepada OPD Kecamatan untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang diberikan untuk kepentingan masyarakat,” tandas Lahmudin.

Selain itu Fraksi PAN juga memberikan catatan dimana setiap tahun banyak anggaran menjadi Silpa di kegiatan pelelangan, sehingga banyak kegiatan yang tidak terealisasi dan tertunda pelaksanaannya.

“Untuk itu kami meminta wali kota melalui OPD terkaitnya untuk dapat bekerja dengan profesional dan terarah agar setiap kegiatan lelang dapat berjalan tepat waktu,” tukasnya.

Hal-hal lain, sambungnya, yang perlu mendapat perhatian dari wali kota adalah tentang efisiensi penyerapan anggaran belanja langsung yang mempengaruhi besaran Silpa dan pihaknya meminta agar wali kota dapat mengevaluasinya.

Selain itu Fraksi PAN juga mengapresiasi serapan anggaran yang dilakukan oleh PDAM Tirta Asasta yang mencapai 100 persen. Fraksi PAN melihat alokasi dana untuk penyertaan modal PDAM Tirta Asasta yang berjumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) dapat terealisasi 100 persen, sehingga PDAM Tirta Asasta dapat menjalankan fungsinya sesuai yang diminta Pemerintah Kota Depok.

“Tapi mengenai program pipanisasi induk dan jaringan rumah tangga masih belum maksimal. Maka kami meminta PDAM Tirta Asasta untuk dapat lebih memaksimalkan program tersebut untuk masyarakat Kota Depok,” ungkapnya.

Besarnya Silpa Tahun Anggaran 2019 menambah besar rentetan anggaran pembangunan yang tak dapat diserap setiap tahunnya. Dimana, Silpa terbesar terjadi pada 2015 sialam yang tembus diangka Rp 1 Triliun.

Meskipun terbilang besar, namun trendnya menurun mulai 2016 hingga saat ini. Adapun peyebab Silpa lebih kepada over target pendapatan, efisiensi belanja dan kegiatan yang tak dapat dilaksanakan. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here