Kader PKB Geram Fraksinya Disebut Berkhianat, HTA Disuruh Minta Maaf

1321
Mohammad Fuad

Sawangan | jurnaldepok.id
Mantan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, Mohammad Fuad merasa geram dengan pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA). Hal itu dikarenakan HTA telah menyebut Fraksi PKB-PSI berkhianat terkait telah disahkannya Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).

“Ketua DPC PDIP Depok telah offside dari koridor demokrasi dan persahabatan. Selama ini PKB dengan PDIP berkawan dengan baik, namun dalam konteks Depok telah diciderai oleh saudara HTA,” ujar Fuad kepada Jurnal Depok, Minggu (12/7).

Ia menambahkan, HTA tidak menghargai dan tidak melihat proses serta dinamika politik internal yang terjadi sehingga harus keluar kata kotor dan menyakitkan bagi kader PKB.

“Untuk Ketua DPC PDIP Depok tolong jangan ajarin kami tentang nasionalisme dan Pancasila kepada kami, konteks Pancasila dan Nasionalisme kami sudah final dan mapan dari ajaran Mbah Hasyim Asy’ari bukan Nasionalisme sekuler ataupun penjajah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, HTA boleh membangun hubungan dengan PCNU, namun jangan adu dan benturkan DPC PKB dengan PCNU.

“Jika memang mau mencari momen ini untuk mendapatkan tiket seakan-akan Ketua PDIP Kota Depok adalah anak kandung PCNU Depok, ya silahkan. Tapi jangan adu DPC PKB Depok dengan PCNU. Harapannya adalah tolong HTA minta maaf kepada DPC PKB Depok dan Fraksi PKB-PSI. Semoga Ketua DPC PDIP Depok sadar bahwa membangun demokrasi bukan cukup dengan jumawa dan arogan,” paparnya.

Dikatakan Fuad, menjelang pilkada tahun 2020 ini Depok sangat menarik khususnya bagi aktor-aktor politik yang berorientasi kekuasaan. Diawali dengan tuntutan pansus gugus tugas covid 19, membangun koalisi antar partai pendukung calon wali-wakil wali kota dan proses pembahasan Raperda PKR.

Dinamika itu, sambungnya, saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling mengintimidasi. Letupan-letupan disana-sini sudah nampak di depan mata dan semua harus disikapi oleh warga Depok.

Tentunya, kata dia, pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi harus diimbangi dengan proses kedewasaan seluruh aktor politik agar tidak menimbulkan kontra produktif dalam membangun demokrasi yang sejati.

Fokus pada proses pembuatan Raperda PKR, tentu sudah menjadi bagian agenda bersama antara Pemkot dan DPRD. Silahkan lanjut proses yang sudah disepakati bersama seluruh fraksi dan pemerintah kota.

“Kami yakin dalam proses demokrasi itu pasti ada pro dan kontra untuk membahas hal itu. Ada sebagian fraksi yang menerima dan sebagian frkasi yang menolak. Namun jika ada sikap fraksi yang masih dinamis masih ragu karena mendapat desakan dari pihak internal, maka hargai dan hormati, jangan diinterrvensi maupun diintimidasi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here