Minta Pembahasan Raperda PKR Dihentikan, HTA Tuding Fraksi PKB-PSI Berkhianat

407
Hendrik Tangke Allo

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menanggapi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).

Hendrik menegaskan, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda 2021 mengenai Penyelenggaraan Kota Religius untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

“Pada periode sebelumya (2014-2019) saat menjabat sebagai Ketua DPRD Depok saya sudah menolak untuk melakukan pembahasan mengenai Raperda yang bersifat diskriminatif tersebut.
Pada saat itu saya meyakini bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat secara mutlak, salah satunya aturan mengenai agama,” ujar Hendrik kepada jurnaldepok.id, Sabtu (4/7).

Selain karena menabrak aturan perundang-undangan yang berada diatasnya, Hnedrik menilai pemerintah tidak berhak untuk masuk ke ranah pribadi warga negara.

“Raperda ini sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Depok yang majemuk,” paparnya.

Pria yang akrab disapa HTA itu juga sangat menyesalkan sikap Fraksi PKB dan PSI yang pada saat pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD justru mendukung usulan Propemperda tersebut.

“Utusan Fraksi PKB dan PSI yang berada di Bapemperda mengakui saat itu mereka ditekan dan didesak oleh Ketua Fraksi PKB untuk mendukung usulan raperda tersebut,” katanya.

Pada saat itu, menurut HTA, mereka berkhianat terhadap perjuangan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra yang dengan tegas menolak usulan Propemperda Depok menjadi kota religius.

“Sikap kami sangat jelas sampai di rapat paripurna bahwa kami menolak sehingga sebelum keputusan paripurna diputuskan lewat mekanisme voting, Fraksi PDIP dan Gerindra sudah keluar dari ruang rapat (walk out),” jelasnya.

HTA yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok menginstruksikan fraksi nya untuk konsisten menolak usulan itu.

“Fraksi PKB dan PSI khususnya PKB telah menghianati perjuangan kaum nasionalis di Kota Depok. Surat penolakan yang mereka keluarkan setelah dalam rapat sebelumnya mendukung hanya bagian dari strategi cuci tangan terhadap kesalahan dan penghianatan yang telah mereka lakukan,” ungkapnya.

Namun begitu HTA menyampaikan terima kasih kepada para sesepuh, kiai NU dan PCNU Kota Depok yang tetap mendukung pihaknya dalam penolakan tersebut.

“Walaupun Fraksi PKB dan PSI tidak mematuhi arahan para kiai NU. Perjuangan kami belum selesai dan kami akan terus berupaya menolak Raperda diskriminatif tersebut. Kota Depok adalah kota yang majemuk, kota yang seharusnya nyaman dan damai bagi seluruh warganya yang begitu beragam baik suku, agama maupun latar belakang yang berbeda-beda,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here