Massa DKR Gelar Aksi Unjuk Rasa Minta Proses PPDB Dihentikan

47

Margonda | jurnaldepok.id
Ratusan orang tua (Ortu) siswa tidak mampu bersama Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Depok di Jalan Margonda.

Peserta aksi kurang lebih 100 orang didominasi oleh ibu-ibu dari Relawan DKR Kota Depok, dengan sasaran aksi ke SMA Negeri 1 Depok sebagai simbol perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat.

Puluhan orang tua siswa menuntut kejelasan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang dirasa kurang maksimal.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, masih adanya siswa miskin yang ditolak oleh sekolah negeri di Kota Depok tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Banyak anggota DKR Depok yang miskin ditolak di sekolah negeri, baik tingkat SMP maupun SMA dan SMK di Depok. Untuk itu, kami DKR Kota Depok hari ini melakukan advokasi dengan mengadakan aksi damai ke perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Walikota Depok,” ujarnya, Kamis (2/7).

Dalam kesempatan itu DKR Kota Depok menyatakan sikap agar Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk menghentikan sementara proses PPDB sampai semua anak siswa miskin diterima di sekolah negeri.

“Ada sekitar 50 siswa miskin tingkat SMP dan SMA/SMK sebanyak 25 siswa yang belum mendapatkan sekolah. Aksi ini terpaksa dilakukan ditengah masa pandemi dikarenakan pemangku kebijakan pendidikan di Kota Depok Jawa Barat tidak peduli dan menutup telinga atas pelanggaran Sila ke 5 dari Pancasila,”katanya.

Semua peserta aksi, kata dia, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker.

“Ya kami sadar, ini masih dalam suasana pandemi dan PSBB, tapi kami tetap harus bersuara, karena ada ketidakadilan,” paparnya.

Selain tanpa alasan yang jelas, Roy berujar tak ada solusi yang diberikan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kuota untuk siswa tidak mampu di setiap sekolah minimal adalah 20 persen.

“Kami menuntut aga seluruh siswa ini bisa diterima karena menurut Permendikbud kan harusnya minimal 20 persen, 30 persen boleh gak? Lalu kenapa mereka mengunci diangka 20 persen,” ucapnya.

Roy berkata, sudah ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang menemui pihaknya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here