Sudah Tak Sejalan di Parlemen, Gerindra-PKS Pecah Kongsi

241
Ketua dan Wakil Ketua DPRD saat menyerahkan berita acara 10 Raperda kepada Wakil Wali Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok nampaknya sudah tak sejalan lagi di parlemen. Terbukti, partai pengusung Mohammad Idris-Pradi Supriatna di Pilkada Depok 2015 silam ‘pecah kongsi’ dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).

Dimana dengan tegas Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB-PSI menolak Raperda PKR disahkan dalam paripurna, sementara PKS bersama ‘sekutu’ barunya yakni Golkar, PAN, Demokrat dan PPP keukeh untuk melanjutkan agar Raperda itu disahkan. Hasilnya, PKS dan sekutunya berhasil memenangkan ‘pertarungan’ dan Raperda PKR pun disahkan.

“Posisi Gerindra, PDIP dan PKB-PSI bukan menolak total terhadap uslulan Raperda PKR, namun kami minta diperbaiki karena ini sudah masuk ke dalam wilayah privat. Bahwa mereka mengklaim itu sebagai penyelarasan visi misi Kota Depok, sementara ada yang lebih urgen untuk dibahas dan disahkan yakni Raperda Pelayanan Publik, itu sudah ada cantolannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009,” ujar Mohammad HB, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Depok, Selasa (30/6).

Ia menambahkan, seharusnya Raperda yang dibahas dan disahkan adalah yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

“Jangan-jangan ini hanya lipservice atau jualan jelang pilkada. Kami melihat raperda yang diusulkan ini tidak dilengkapi dengan kajian dan naskah akademik, berbicara religius ini kan menyangkut privat sehingga kami harus berhati-hati,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Rapat Bapemperda pihaknya pun tidak menyetujui terkait Raperda PKR sebelum adanya perbaikan.

“Iya kami menolak karena ini kan masuk wilayah privat, kalau tidak ada kajian perda nya minimal naskah akademik, sebenarnya bukan menolak juga tapi kami minta dilengkapi dulu dan nanti akan dimasukkan ke prolegda perubahan,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman. Ia mengatakan, bahwa yang ditolak bukan religiusitasnya.

“Tapi yang kami tolak adalah usulan apa yang diusulkan oleh pengusul berupa eksekutif summary, persentasinya juga jawaban-jawaban terhadap Bapemperda. Maka kami nilai Pemerintah Kota sebagai pengusul belum memiliki gagasan yang utuh tentang apa yang dibuat,” tandasnya.

Selain itu, sambungnya, landasan yuridisnya tak bisa dijawab oleh mereka (eksekutif,red) bahwa hal itu bertentangan satu sama lain.

“Tugas dari Bapemperda mengharmonisasi termasuk mengharmonisasi landasan yuridisnya. Kalau enggak harmonis kami tak bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, bahkan pemilihan voting terakhir itu bukan menolak atau menerima Raperda PKR dala substansi,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Sri Utami menilai bahwa Raperda PKR sebenarnya sudah dibahas dan final di Bapemperda.

“Rapat Bapemperda Minggu, (28/6) menyepakati 10 usulan Raperda diantaranya Raperda PKR. Rapat yg berlangsung penuh dinamis, terutama saat membahas usulan dari Pemda Kota Depok yaitu Raperda Penyelenggaaraan Kota Religius,” ujar Sri Utami, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Senin (29/6).

Wanita yang akrab disapa Uut itu memberikan apresiasi atas kinerja Bapemperda dalam menyusun Propemperda 2021 yang akan disahkan pada paripurna hari ini, Senin (29/6).

“Melalui pembahasan yang cukup intens, akhirnya Bapemperda secara umum dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik yakni melakukan harmonisasi bersama bagian Kesos dan Bagian Hukum Pemda Depok meninjau dari aspek baik filosofis, yuridis maupun sosiologis serta sesuai dengan kebutuhan kota,” paparnya.

Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra mengatakan 10 Raperda hasil dari Bapemperda yang telah disahkan dalam paripurna akan masuk menjadi Program Pembentukkan Peraturan Dearah (Propemperda) tahun 2021  termasuk Raperda Penyelenggaraan Kota Religius.

Menanggapi dinamika yang terjadi di dalam paripurna, Putra mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja.

“Ada fraksi yang setuju dan tidak setuju itu dinamika, namun mayoritas fraksi menyetujui, karena di Bapemperda sudah disetujui. Tiba-tiba ada yang menarik dukungan itu hak dari fraksi tersebut tapi tidak menganulir keputusan dari Bapemperda,” tanggapnya.

Sebelumnya Badan Pembentukan Daerah DPRD Kota Depok diamanatkan membahas 6 (enam)
eksekutif Summary usulan raperda tahun 2021 usulan Pemerintah Daerah dan 2 (dua) usulan Komisi A DPRD Kota Depok dan 2 (dua) lagi usulan Bapemperda DPRD Kota Depok, dengan rincian sbb :
1. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang kelembagaan BUMD Air Minum Kota Depok;
2. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal BUMD Air minum Kota Depok;
3. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyelenggaraanPendidikan;
4. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok No. 4/2012 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Usulan Komisi A DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan Ketertiban Umum.
6. Usulan Komisi A DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dan tanah terindikasi terlantar;
7. Usulan Bepemperda Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang tentang pesantren;
8. Usulan Bepemperda Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang tentang Kepemudaan;
9. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor Narkotika di Kota Depok;
10. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here