Fraksi PKS Perjuangkan Maklumat FUBD Yang Menolak RUU HIP

102
Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Sri Utama saat menrima maklumat penolakkan RUU HIP dari FUBD

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Depok menerima rombongan Forum Umat Bersatu Depok (FUBD). Kedatangan FUBD di gedung DPRD yang dipimpin oleh ketuanya, Habib Abdul Aziz Assegaf beserta 27 elemen umat pendukung FUBD tak lain untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ke 27 elemen pendukung FUBD merupakan perwakilan dari Majelis Taklim, Pondok Pesantren, Forum Pengajian, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu, Habib Abdul Aziz menyampaikan 8 Maklumat FUBD yang berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang sempat diajukan dan dibahas di DPR RI.

“FUBD menyesalkan adanya upaya menurunkan derajat ideologi negara Pancasila menjadi di bawah UU. Tidak dimasukkannya TAP MPR tentang larangan penyebaran ideologi komunisme juga menjadi sumber kecurigaan,” ujarnya, kemarin.

Hal itu, sambungnya, seakan menjadi latar belakang adanya pihak tertentu dibalik pengusulan RUU HIP yang ingin menghidupkan kembali ideologi komunisme.

“Termasuk dengan menghapus sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan menggantinya menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Padahal Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila juga dikuatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945. Artinya RUU HIP dianggap ingin mengubah dasar Negara dan konstitusi Negara sekaligus,” paparnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami merasa tersanjung atas kehadiran FUBD ke DPRD Depok dalam menyampaikan aspirasi, yang intinya sejalan dengan sikap F-PKS di DPR RI.

“Bahaya RUU HIP terhadap Ideologi NKRI Pancasila, seakan melupakan warisan sejarah perjuangan para pendiri Negera RI, termasuk diantaranya para alim ulama seperti KH Wahid Hasyim, KH Agus Salim, KH Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo, yang turut memberikan andil dalam merumuskan Pancasila. Tentu kami akan meneruskan aspirasi ini kepada rekan-rekan Anggota F-PKS di DPR RI,” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Depok yang juga Anggota Komisi B DPRD Depok, Moh Hafid Nasir menyatakan, setuju dengan maklumat FUBD.

“Sangat wajar adanya maklumat ini sebagai bagian dari aspirasi umat yang mengingatkan para pengemban amanah di legislatif dan eksekutif akan bahaya bangkitnya paham komunisme. Fraksi PKS mendukung maklumat FUBD yang menolak tegas RUU HIP,” tegas Hafid.

Anggota DPRD Depok yang juga merupakan pengurus MUI Kota Depok, Khairulloh Ahyari juga sepakat bahwa tafsir Pancasila oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan dan ingin mengubah ideologi negara harus ditolak.
“Muhammadiyah, NU, MUI, dan berbagai ormas telah dengan tegas menyatakan menolak RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI. Para alim ulama sepakat bahwa Pancasila sejalan dengan prinsip Islam, seperti prinsip Tauhid, Akhlaqul Karimah, Ukhuwwah, Musyawarah dan Keadilan. Fraksi PKS siap mengawal amanah umat sebagaimana disampaikan dalam maklumat FUBD,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Depok, Imam Musanto juga menegaskan bahwa bagi umat, empat pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah landasan final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ketika ada yang berupaya mengubahnya, tentu sangat disesalkan. Umat harus mencatatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat dan kepercayaan yang telah diberikan pada wakil rakyat di DPR RI dalam pemilu yang lalu,” jelasnya.

Saat ini, sambungnya, umat harus semakin sadar akan pentingnya politik keumatan. Kenali dengam baik siapa yang setia pada NKRI dan siapa yang berkhianat. Selama ini banyak yang pura-pura mendekat pada umat, ulama dan habaib, tapi kemudian malah ingin mengubah Pancasila, dan merugikan umat, alim ulama dan habaib. Hal ini tak dapat dibiarkan. Pembahasan RUU HIP bukan hanya sekedar ditunda tapi juga harud dibatalkan.

Sementara itu Ahmad Yani yang hadir sebagai bagian dari keluarga pejuang mengaku mendapat amanat dari orangtuanya untuk melanjutkan perjuangan.

“Selama ini mereka yang menuding umat Islam ekstrim, fanatik, anti Pancasila, dan sebagainya. Malah menampakkan sikap hipokrit. Ingin mengubah Pancasila, diarahkan ke paham komunis atau liberal ekstrim. Penting diadakan kembali pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dikenalkan terhadap sejarah pengkhianatan PKI. Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara agama. Tapi negara Pancasila. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal FUBD, Abdul Ghofur Natsir, menyatakan di antara yang paling berbahaya dalam RUU HIP antara lain pada rancangan pasal 7 tentang pemerasan Pancasila jadi Trisila dan Ekasila.

“Selama ini mereka mengaku pembela Pancasila tapi sekarang malah mengubah Pancasila. Ini patut dicurigai sebagai bentuk balas dendam haluan ideologi komunis. Hampir semua partai turut mendukung pembahasan RUU HIP. Hanya satu partai yang bisa diharapkan untuk membela umat, yakni PKS,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here