Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Peraturan Daerah Tentang Pesantren

323

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok akan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren untuk dimasukan kedalam Propemperda 2021.

“Di dalam Pendahuluan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” ujar Ikravany Hilman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Sabtu (19/6).

Ia menambahkan, pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pesantren juga, sambungnya, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Negara telah hadir dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada akhir tahun 2019 demi mengakomodir, meningkatkan sekaligus mengoptimalkan Pesantren di masyarakat,” paparnya.

Pada akhir tahun 2019, Kota Depok sendiri setidaknya memiliki 97 Pondok Pesantren (Ponpes) yang telah terdaftar dan tervalidasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok.

Namun, masih terdapat 14 ponpes yang belum mendaftarkan maupun divalidasi oleh Kemenag Kota Depok.

“Persoalannya sampai hari ini Kota Depok belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pesantren padahal UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan seperti di Pasal 42 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan,” terangnya.

Dari itu,lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, lewat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, akan mengusulkan agar Perda tentang Pesantren dimasukan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021.

“Usulan Perda ini akan kami sampaikan di dalam rapat pembahasan Propemperda 2021 yang akan dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Kota Depok pada tanggal 21-23 Juni 2020,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here