Perataan Lahan di Wilayah Kelurahan Limo Tak Kantongi Izin

63
Sebuah alat berat terlihat saat melakukan perataan tanah di wilayah Limo

Limo | jurnaldepok.id
Kepala Kantor Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, AA. Abdul Khoir menyesalkan adanya kegiatan perataan lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi di Jalan Sasak Raya Rt 02/07, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, yang tidak mengantongi izin perataan tanah (Cut and fill).

Terkait hal itu, AA, mengaku telah mengutus Kasie Trantib Kantor Kelurahan untuk meninjau lokasi sekaligus memberi peringatan kepada pemilik lahan agar menghentikan kegiatan sebelum mengantongi izin Cut and Fill lantaran disekitar lahan tersebut terdapat bangunan rumah milik warga.

“Saya sudah mengutus Kasie Trantib untuk ke lokasi, dan memang kegiatan itu belum ada izinnya,” ujar Khoir.

Terpisah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Abdul Hamid mengaku sama sekali tidak diberi tahu soal kegiatan perataan tanah dengan menggunakan alat berat (Becco).

“Saya juga baru tahu kemarin, dan saya coba tanya sama Pak Lurah, dan beliau bilang tidak ada laporan tentang kegiatan perataan lahan dilokasi itu,” ungkap Hamid.

Hamid mengakatan sependapat dengan lurah bahwa kegiatan perataan lahan dipinggir jalan raya Sasak itu harus dihentikan sebelum ada izin cut and fill karena kegiatan dilokasi itu pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

“Setuju, dan memang harus ada izin nya karena disamping lahan itu terdapat bangunan rumah warga dan jika nanti terjadi apa apa, lantaran kegiatan tidak mengacu pada teknis pelaksanaan yang semestinya, tentunya akan lebih repot lagi, dan tetap aparatur di wilayah akan disalahkan juga,” tukas Hamid.

Sementara Ketua LPM Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa menilai lolosnya kegiatan perataan lahan di Sasak Raya lantaran tidak ada ketegasan dari aparatur wilayah untuk menindak secara tegas pelanggaran aturan.

“Tidak perlu harus menunggu komando dari OPD terkait, karena lurah itu merupakan kepanjangan tangan dari wali kota, jadi kalau ada pelanggaran aturan semestinya harus langsung ditindak,” tutup Risani. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here