Ribuan Pemilik Rumah di Wilayah Kelurahan Meruyung Tak Bayar PBB

39
Risani Pattisahusiwa

Limo | jurnaldepok.id
Ketua Forum Komunikasi-Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA-LPM), Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengeluarkan blangko Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap bangunan rumah yang menempati lahan eks HGB di sejumlah wilayah di Kecamatan Limo termasuk lahan Blok Singkuk diwilayah Rw 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.

“Kalau dihitung lebih dari seribu rumah di Kecamatan Limo yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lantaran terkendala status lahan sementara disisi lain warga yang menempati lahan eks HGB itu secara administratif telah diakui oleh Pemerintah sebagai bagian dari warga Kecamatan Limo, contoh, warga Blok Singkuk masuk dalam wilayah Rw 11 Kelurahan Meruyung,” ujar Risani, kemarin.

Dikatan Risani, seharusnya Pemerintah tidak diskriminatif menetapkan kebijakan untuk warga terkait kewajiban membayar pajak, terlebih lanjut dia blangko PBB sebagai bukti tagihan PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sehinga legalitas lahan tidak akan terpengaruh dengan kebijakan warga membayar PBB.

“Bukankah sangat jelas bahwa blangko pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan, artinya meskipun lahannya sengketa, para penghuni lahan tetap berkewajiban membayar PBB, dan soal legalitas lahan itu warga dengan pihak pengadilan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pada hakekatnya warga yang menempati lahan eks HGB tidak berkeberatan untuk membayar PBB, hanya saja sejauh ini tidak ada terobosan dari Pemerintah membuka ruang bagi warga tersebut untuk membayar PBB.

“Uang pajak itu masuk ke kas Negara, dalam hal ini Kas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sekarang tinggal dihitung saja berapa miliar uang yang seharus bisa ditarik dari PBB ribuan rumah itu dalam setahun yang selama ini tidak masuk kas daerah gegara warga tidak mendapat blangko PBB,” sambung Risani.

Kedepan Risani mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meninjau ulang kebijakan yang menurutnya justru dapat menimbulkan potensi kecemburuan sosial bagi warga.

“Sekarang apa bedanya, yang lahan nya memiliki legalitas, harus membayar pajak, tapi warga yang menempati lahan yang tidak memiliki legalitas bebas dari pajak bumi dan bangunan, (PBB),” pungkas Risani. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here