Novi Berharap PPDB di Depok Berjalan Lancar dan Tanpa Kendala

104
Novi Anggriani

Margonda | jurnaldepok.id
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 yang dilakukan secara daring di beberapa wilayah mempunyai kendala yang berbeda. Mulai dari teknis maupun peraturannya.

Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa dan siswa di Depok bersama-sama untuk mencegah dan mengatasi kendala dari pelaksanaan PPDB secara online ini.

“Kuncinya untuk ini menurut saya ada di sosialisasi dan komunikasi antara penyelenggara PPDB dengan orang tua siswa maupun siswanya. Seperti sosialisasi tentang jadwal, teknis mendaftar dan pengaduan masalahnya mesti dilakukan secara massif, tujuannya agar tidak ada kendala yang berarti” ujar Novi, Senin (15/6).

Sosialisasi dan komunikasi ini, lanjut Novi, dapat dilakukan melalui berbagai media sosial dan media daring.

Pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan Kota Depok melalui kanal-kanal media sosial insitusi atau jejaringnya dapat menginformasikan tentang informasi dan solusi dari kendala PPDB yang dihadapi. Dari sini harapannya juga sebaran informasinya dapat diperluas oleh media daring yang ada di Depok.

“Dengan begitu, kita dapat berharap tidak mengulang kekurangan atau kekeliruan dari masalah PPDB di daerah atau wilayah lain, dan kita tidak dikagetkan dengan peristiwa – peristiwa yang tidak diinginkan pada masa PSBB ini, seperti orang tua yang beramai-ramai mendatangi sekolah,” imbuh Novi.

Novi mengungkapkan, melalui sosialisasi dan komunikasi yang massif antara penyelenggara PPDB ini, tindakan-tindakan yang dikhawatirkan seperti pemalsuan dokumen maupun pungutan liar atau cyber pungli dapat dicegah sedini dan seminimal mungkin.

Artinya tidak ada yang berani bermain mata, jika kesadaran hukum terkait pelanggaran PPDB ini disampaikan sedari awal.

“Harapannya saya, PPDB di Kota Depok ini dapat berjalan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 pada Pasal 6 ayat (1), yaitu berlangsung dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan,” kata Novi. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here