DPRD Provinsi Jawa Barat Sorot Pelaksanaan PPDB, Ini Penilaiannya

102
Imam Budi Hartono

Margonda | jurnaldepok.id
Ketua komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono turut menyoroti Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) tahun 2020. Ia menilai, PPDB tahun ini jauh lebih tertib ketimbang PPDB tahun sebelumnya.

“Mulai Senin 8 Juni 2020 anak-anak SMP kelas 9 dan para orang tua berharap anaknya bisa masuk SMA Negeri favorit di wilayahnya masing-masing. 2019 lalu mungkin kita masih ingat betapa pemandangan hampir di semua SMAN/SMKN berdesak-desakan hadir di sana, bahkan dari subuh sudah ikut antri,” ujar Imam kepada Jurnal Depok, Selasa (9/6).

Ia menambahkan, dengan musibah Covid-19 tak diperbolehkan ada kegiatan yang mengumpulkan massa. Pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sistem online murni. Terbukti Senin kemarin tidak melihat kumpulan orang memadati SMAN/SMKN.

“Apa yang membedakan antara PPBD 2019 dengan 2020?. Dalam sistem zonasi PPBD 2019, kuota jalur zonasi adalah minimal 80 persen dari total 100 persen. Sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan. Hal ini yang banyak menimbulkan kekecewaan para siswa dan orang tua yang memiliki anaknya berprestasi (dari sisi pelajaran),” paparnya.

Namun, sambungnya, pada PPDB 2020 ini, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen.
Dengan demikian skema kuota jalur zonasi PPDB 2020 berubah menjadi jalur zonasi 50 persen, afirmasi 20 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 25 persen.

“Zonasi masih dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan ada pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik. Selain itu untuk menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah,” jelasnya.

Memang, sambungnya, kedepan diharapkan tidak ada lagi hanya beberapa sekolah favorit atau unggulan. Semua diharapkan menjadi favorit dan sekolah unggulan.

“Ini tahun ke dua diberlakukan sistem zonasi, semoga saja dihasilkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas serta merata di seluruh Indonesia,” katanya.

Pria yang akrab disapa IBH itu juga berpesan kepada orang tua siswa dan siswa jangan terbujuk rayu oleh oknum-oknum yang punya kesaktian bisa memasukkan anak ke SMAN/SMKN dengan mengeluarkan uang.

“Sekarang ada cyber pungli dalam kegiatan PPBD ini. Jangan coba-coba karena akibatnya uang hilang dan masuk penjara. Satu hal lagi permintaan banyak orang, permohonan keberadaan SMAN/SMKN wajib ada di setiap kecamatan agar ada rasa keadilan dan pemerataan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here