DPRD Depok Panggil Pihak PLN, Minta Tagihan Bulan Juni Bisa Dicicil 6 Bulan

2485
Komisi B DPRD Depok saat meminta keterangan pihak PLN terkait lonjakkan tarif listrik (Dok Humas DPRD Depok)

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akhirnya memanggil manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Depok, berkenaan dengan melonjaknya tagihan listrik di pelanggan.

Ketua Komisi B DPRD Depok, Hermanto mengatakan, pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak PLN Depok untuk diajukan ke PLN Pusat.

“DPRD mengusulkan agar akumulasi beban pemakian listrik bagi warga yang mampu dialihkan ke warga yang tidak mampu, tapi harus tepat sasaran. Kalau ternyata itu enggak bisa dihapus, dan selama ini seandainya ada kenaikan 40 persen dikali tiga bulan menjadi 120 persen, maka kami minta agar tagihan bulan Juni bisa dicicil selama enam bulan kedepan,” ujar Hermanto kepada jurnaldepok.id, Selasa (9/6).

Hermanto menyayangkan, fungsi Humas PLN Depok tidak berjalan maksimal dan seolah-olah membiarkan terbangunnya opini tarif listrik lah yang mengalami kenaikkan.

“Rekomendasi yang kami sampaikan akan diusulkan PLN Depok ke pusat, karena kan kebijakannya di pusat,” paparnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari manajemen PLN Depok, Hermanto menilai, pada prinsipnya tarif listrik tidak mengalami kenaikkan baik secara lokal maupun nasional.

“Yang naik itu pemakaiannya. Contoh, selama sebulan ini saya memakai 100 kwh, karena aktivitas banyak di rumah maka nambah lah menjadi 120 kwh, namun PLN menghitungnya rata-rata pemakian setiap bulan yakni 100 kwh,” jelasnya.

Dikarenakan selama tiga bulan ini petugas pencatat meter listrik tidak turun ke lapangan karena wabah Covid 19, sambungnya, maka setelah diakumulasikan pemakian bertambah 20 kwh setiap bulannya.

“Itu salah satu contoh diatas, jadi yang biasanya memakai 100 kwh setiap bulan menjadi 120 kwh dikalikan tiga bulan, dan melonjaklah tagihan di Bulan Juni karena ada penambahan 20 kwh di rata-rata setiap bulannya,” ungkapnya.

Rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi B DPRD Depok, juga dihadiri langsung oleh Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Depok, Putu Eka Astawa beserta jajaran.

Sebelumnya Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Depok, Putu Eka Astawa mengatakan hal tersebut dikarenakan tagihan sebelumnya karena dirata-ratakan maka menyebabkan pemakaian sebenarnya tidak nyata.

“Tapi, untuk lebih jelasnya nanti akan dipastikan dengan mencocokkan foto-foto stan dan history tagihan sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkap Putu, kenaikan pemakaian akibat work from home (WFH) yang diakumulasi pada tagihan bulan Juni.

Ini disebabkan, kata dia, oleh tidak dicatatnya angka stan meter kwh pada bulan Maret dan April sehingga tagihan April (pemakaian Maret), Mei (pemakaian April) adalah rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya.

“Untuk memudahkan petugas melakukan analisa, maka dapat menghubungi 123/kantor PLN terdekat dan menyertakan struk pembayaran tagihan listrik bulan April, Mei dan foto/angka stan Kwh meter terkini,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pelanggan juga dapat menghitung sendiri berapa pemakaian listrik setiap bulannya dengan download aplikasi PLN Mobile. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here