Pembentukkan Pansus Covid 19 Mentah, 5 Fraksi Dorong Maksimalkan Fungsi Pengawasan

172
Ketua DPRD disaksikan unsur pimpinan dan Wakil Walikota Depok saat menandatangani berita acara terkait AKD dalam paripurna beberapa waktu lalu

Margonda | jurnaldepok.id
Adanya usulan terkait pembentukkan panitia khusus (Pansus) Covid 19 yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerinda dimentahkan oleh lima fraksi yang berada di DPRD Kota Depok.

“Sejauh ini kami melihat DPRD sudah cukup baik mengawal percepatan penggulangan Covid 19 oleh Pemkot Depok. Seperti refocusing anggaran, sejauh ini dibahas bersama-sama di rapat Banggar yang diperluas dengan ketua-ketua komisi dan diperluas bersama ketua-ketua fraksi,” ujar Sri Utami, Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Rabu (3/6).

Demikian juga, sambungnya, dari pemkot hadir gugus Covid 19 dan semua OPD yang terkait dengan penanganan covid.

“Pergeseran juga jelas berpa dan untuk apa. Baik untuk pencegahan, penanganan pasien dan jaring pengaman sosial. Sejauh ini komisi-komisi juga sudah mengawal peruntukannya. Untuk APD berapa, untuk pembelian rapid dan PCR test berpa, kerjasama dengan RS rujukan berapa dan juga untuk jaring pengaman sosial (bansos),” paparya.

Untuk bansos, kata dia, juga jelas tujuannya karena BNBA (By Name By Addres) dan diberikan dalam bentuk uang tunai tidak dalam bentuk sembako.

“Ini untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pengadaannya. Juga dalam penyalurannya setiap anggota dewan turut mengusulkan anggota masyrakat atau calon penerima untuk menyisir mereka yang belum menerima bansos. Jadi menurut kami cukup dimaksimalkan komisi-komisi jika ada yang dipertanyakan bisa dipertajam disana,” terangnya.

Hal senda juga diungkapkan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar, H Tajudin Tabri. Ia lebih memilih untuk melakukan pengawasan di leading sector masing-masing. Namun, Tajudin mengungkapkan bukan berarti pansus tidak perlu.

“Kami hargai teman-teman di PDIP dan Gerindra. Tapi perlu diawasi terlebih dahulu, karena kan saat ini tim gugus tugas bersama TAPD serta pemeritah sedang bekerja bagimana memaksimalkan anggaran yang telah disetujui, jadi tidak ujug-ujug langsung pansus,” tandasnya.

Tajudin yang juga menjabat sebagai Pimpinan DPRD Depok mengungkapkan, dirinya lebih memilih untuk memaksimalkan leading sektor komisi-komisi yang ada di DPRD dan pengawasan langsung oleh Anggota DPRD.

“Dari itu, kami dari Fraksi Golkar menilai belum saatnya untuk membentuk pansus. Kami tetap terdepan membela kepentingan masyarakat dengan memaksimalkan fungsi pengawasan baik secara pribadi anggota dewan maupun melalui komisi dan alat kelengkapan yang ada di DPRD, karena semuanya terdampak covid,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP) DPRD Depok, Edi Sitorus mengapresiasi usulan pansus tersebut.

Namun begitu, Edi menilai akan lebih baik untuk mendorong Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena memiliki fungsi pengawasan juga.

“Itu yang harus dimaksimalkan sebenarnya, nanti apa bila leading sektor yang dipertanyakan oleh komisi dan dirasa perlu ada yang ditelusuri maka DPRD berhak memanggil kembali untuk mengklarifikasi. Karena untuk anggaran terkait covid sudah sering dirapatkan, terutama Banggar terkait anggarannya, jadi sudah jelas anggaran tersebut dikemanakan, lah wong sudah disampaikan juga oleh TAPD ke anggota dewan,” ungkapnya.

Jika pansus hanya bertujuan melakukan pengawasan, kata dia, lebih baik didorong saja komisi-komisi yang ada karena komisi-komisi merupakan utusan dari fraksi-fraksi.

“Jadi enggak perlu dibentuk pansus lagi saat ini, karena AKD itu kan utusan atau repersentasi dari fraksi. Kalau ada yang bilang komisi enggak efektif, ya enggak juga dong, kan mereka utusan fraksi. Dari itu, fraksi kami mendorong pimpinan agar seluruh komisi lebih berperan dalam melakukan pengawasan covid ini,” tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi DPP DPRD Kota Depok, Mazhab HM. Secara tegas Mazhab mengungkapkan, sebelum masuk ke Banmus materi yang akan dipansuskan itu seyogyanya dibicarakan terlebih dahulu ke fraksi-fraksi.

“Setelah menjadi kesepakatan dan dianggap valid materinya baru dibawa ke Banmus, yang terjadi kemarin seperti itu (ujug-ujug,red). Kan masing-masing fraksi memiliki sikap sendiri-sendiri dan tidak mau menerima begitu saja materi yang diusulkan oleh fraksi lain, karena kami yakin fraksi lain juga punya data,” ungkapnya.

Anggota DPRD enam periode itu menandaskan, bahwa yang lebih mendasar itu bukan persoalan terbentuknya pansus atau tidak. Namun, kata dia, yang lebih penting dan sudah menjadi kewajiban anggota dewan adalah melakukan pengawasan.

“Maksimalkan saja fungsi pengawasannya, kenapa musti bentuk pansus, itu intinya. Dengan seujuk-ujuk membentuk pansus berarti tidak ada pengawasan dong sebelumnya. Substansinya apa dulu, kami tidak mau di suasana seperti ini malah membuat gaduh apalagi malah dipolitisasi,” tegasnya.

Adapun lima fraksi yang mendorong memaksimalkan fungsi pengawasan yakni Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PSI. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here