Wali Kota Tak Akan Memberikan Kelonggaran Penerapan PSBB

167
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok mengaku tidak akan melonggarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meskipun sudah ada maklumat dari pemerintah pusat yang menyebutkan usia di bawah 45 tahun bisa berkegiatan.

Penolakan itu ditegaskan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Menurut dia, dari 63 kelurahan yang ada di Kota Depok, 62 kelurahan masuk ke dalam zona merah.

“Di Depok ini tidak ada kelurahan yang masuk zona hijau,” ujarnya, kemarin.

Karena alasan itu, kata dia, perlu adanya aturan yang lebih mengikat dari pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat agar mereka tetap di rumah.

“Kami justru harus memperketat, susah-susah sebentar dalam rangka meraih kemenangan,”katanya.

Menurut dia, memberikan ruang kepada masyarakat dengan usia di bawah 45 tahun untuk lebih banyak beraktifitas di luar rumah tentunya harus dilihat juga bagaimana suatu wilayah tersebut.

“Untuk Depok dengan mayoritas wilayah masuk ke dalam zona merah, tentunya menjadi catatan tersendiri. Semuanya minimal orange. Kalau merahnya 62 dari 63 kelurahan. Semua sudah zona merah, tidak bisa dilonggarkan,” jelasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany menambahkan, sekitar 300 orang pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok telah mendapat sanksi dari petugas.

“Rata-rata, mereka dihukum membersihkan fasilitas umum, seperti jalan raya dan area taman kota. Lengkap mengenakan rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB dan sapu digenggaman tangan,” tandasnya.

Sejumlah pelanggar ini pun hanya bisa pasrah menjalani hukuman tersebut. Adapun jenis pelanggaran yang mereka lakukan beragam, namun kebanyakan tidak mengenakan masker.

“Kami sudah menerapkan sanksi administratif sebagaimana ketentuan PSBB Jawa Barat dan Kota Depok diberikan sanksi administrasi. Kemarin kebanyakan menindak pelanggar yang tidak menggunakan masker, banyak,” katanya.

Dia menjelaskan para pelanggar ini diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pertama ditegur, kedua sanksi sosial. Nah sanksi sosialnya membersihkan fasilitas umum,” ungkapnya.

Lienda mengaku, sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu hingga Rp250 dijatuhkan jika pelanggar membandel.

“Kami lihat, kalau dia enggan menggunakan masker maka dikenakanan denda administrasi. Tapi kalau lupa atau ada, tapi di tas, itu sanksi sosial. Agar semua waspada. Ini untuk kesehatan sendiri,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here