PD Prokami Usulkan Pendirian Rumah Karantina di Setiap Kelurahan

58
Fakhrur Razi

Margonda | jurnaldepok.id
Pengurus Daerah Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PD PROKAMI) Kota Depok yang merupakan organisasi lintas profesi kesehatan di Kota Depok menilai, perlu kesungguhan semua pihak baik pemerintah, aparat dan komponen masyarakat untuk sama-sama menekan laju penularan dan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Depok melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga ini.

Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukum/2020 dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/206/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang perpanjangan kedua pemberlakuan PSBB dalam penanganan Covid 19 di Kota Depok.

“Kebijakan PSBB harus disertai perangkat operasional dan monitoring yang terkendali dan alokasi pendanaan yang memadai. Sebagai contoh dalam analisis biaya perawatan pasien Covid-19, setidaknya diperlukan Rp 70 – 80 juta rupiah per pasien dirawat dengan lama rawat inap 10 hari isolasi dan lima hari ICU,” ujar Fakhrur Razi, Ketua PD Prokami Kota Depok, kemarin.

Bisa dibayangkan, kata dia, berapa biaya yang harus disiapkan jika angka kasus tidak bisa ditekan dan cenderung meningkat akibat longgarnya penerapan aturan PSBB. Belum lagi kebutuhan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dan ICU dengan ventilator, dimana pemenuhannya tidak akan pernah sanggup dipenuhi dalam waktu singkat, jika tidak diminimalisir.

Selain itu, sambungnya, data jumlah PDP harus menjadi indikator untuk mengetahui kapan puncak kurva akan terjadi selain data kasus terkonfirmasi positif. Adapun data sebaran kasus terkonfirmasi positif, ODP, PDP, OTG harus dipetakan dan digunakan.

“Hal itu untuk dijadikan dasar melakukan intervensi epidemiologi yang meliputi upaya isolasi mandiri terkendali oleh lurah dan camat bersama-sama dengan masyarakat melalui Kampung Siaga Covid-19, serta penguatan kapasitas Tes PCR dan ruang isolasi serta ICU dengan ventilator di RS Rujukan, termasuk penunjukan RS Rujukan tambahan,” paparnya.

Permasalahan komunikasi, informasi dan edukasi lanjutnya, tidak kalah penting. Masyarakat perlu diyakinkan mana informasi yang sifatnya wacana mana yang telah menjadi kebijakan. Selain pemahaman yang benar terkait penularan dan penyebaran Covid-19 yang harus bisa didapatkan dari informasi yang valid yang bersumber dari kanal informasi pemerintah, guna mengantisipasi gejolak masyarakat dan stigmanisasi kepada kasus.

“Dari itu PD Prokami Kota Depok menyampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka optimalisasi penanganan Covid-19 di Kota Depok khususnya dalam penerapan PSBB tahap tiga,” ungkapnya.

Pertama, kata dia, meningkatkan peran Puskesmas dengan melibatkan organisasi profesi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui peningkatan KIE kepada masyarakat tentang dampak Covid-19, sehingga diharapkan lebih menaati aturan dalam PSBB, seperti tidak berkumpul/berkerumun, menggunakan masker, jaga jarak fisik dan terapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dimanapun berada khususnya mencuci tangan dengan sabun.

Ia menambahkan, peran keluarga untuk mendidik anak-anak dalam PHBS dan memberikan asupan gizi yang optimal sangat penting, karena selain orang tua usia lanjut dan penyakit penyerta,
Anak-anak mempunyai kerentanan yang tinggi.

“Kedua, Lurah, Camat dan LPM berkolaborasi dalam menyiapkan rumah detensi/karantina khusus ODP/OTG/PDP dengan gejala ringan, yang tidak memungkinkan melakukan karantina rumah secara mandiri. Setidaknya diperlukan tempat yang memadai untuk 10 orang tiap kelurahan. Bisa dalam satu area atau dipisah sesuai kemampuan tiap kelurahan menyiapkannya,” katanya.

Ketiga, sambungnya, Pemerintah Kota Depok melalui Gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Depok perlu meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR minimal 200 tes/hari, guna mendapatkan data kasus yang akurat, sehingga memudahkan upaya untuk merespons/meminimalisir penyebaran dan penularan serta mengurangi lamanya rawat inap yang memanjang karena tertundanya hasil RT PCR akibat antrian pemeriksaan

“Dan yang keempat, gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Depok juga perlu meningkatan kapasitas pelayanan kesehatan berupa ruang isolasi, ventilator dan ruang ICU khusus Covid-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus pada puncak pandemic,” pungkasnya didampingi Tim Prokami Siaga. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here