Jangan Sampai Ada Yang Kelaparan, DKR Minta Perpanjangan PSBB Dievaluasi

172
Roy Pangharapan

Beji | jurnaldepok.id
Perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa daerah termasuk Kota Depok seharusnya didahului evaluasi agar perpanjangan bisa segera memperbaiki kegagalan penurunan angka pasien positif Corona.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, perpanjangan PSBB membutuhkan langkah konkret yang nyata, dan jangan mengulangi kesalahan.

“Cara-cara yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan PSBB selama ini terbukti tidak berdampak pada penurunan angka pasien positif Corona,” ujarnya, kemarin.

Hal itu, kata dia, karena ketidak seriusan Pemerintah Kota Depok untuk menekan angka pasien positif.

“Coba lihat mangapa dalam PSBB justru angka pasien positif dan lainnya terus meningkat? Apakah Pemerintah Kota Depok tahu akar masalahnya dan bisa mengatasinya? Jangan cuma bisa nyalah-nyalahin rakyat tidak disiplin. Dalam keadaan darurat begini rakyat gak bisa disalahkan karena ada pemerintah yang memimpinnya,” paparnya.

Seperti di ketahui pada saat PSBB 14 hari pertama di Depok, terdapat 134 pasien positif Corona, 671 OTG, 2.403 ODP dan 757 PDP. Memasuki perpanjangan PSBB, menjadi 225 pasien positif Corona, 951 OTG, 2.791 ODP dan 1.054 PDP.

“Kebanyakan pemerintah hanya mampu menyalahkan ketidak disiplinan masyarakat, namun tidak mampu mengetahui penyebab dan jalan keluarnya,” paparnya.

Dari awal, sambungnya, DKR dan pemerintah pusat sudah mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera mendirikan dapur umum dan rumah karantina.

DKR, sambungnya, dan Pemerintah Pusat juga berkali-kali meminta agar Pemerintah Kota Depok mengadakan rumah karantina di setiap kelurahan, untuk memisahkan antara yang sakit dari yang sehat dengan melakukan screening massal serempak seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi.

“Saya heran kenapa Pemerintah Kota Depok tidak mau melakukan semua itu? Apa sih sulitnya mendirikan dapur umum dan rumah karantina di 63 kelurahan pada 11 kecamatan? Toh ada APBD Depok tahun 2020 yang berjumlah kurang lebih Rp 3 triliun sangat cukuplah,” katanya.

Untuk screening massal serempak pada 2,4 juta penduduk Depok menurutnya bisa menyisir pada kelurahan yang sudah zona merah dan memisahkan ODP, PDP dan positif dari yang sehat.

“Sediakan rumah karantina agar ketiga katagori di atas bisa dikarantina dari keluarga dan masyarakat untuk menahan penyebaran dan penularan,” jelasnya.

Dikatakan Roy, jika pemerintah setempat masih tidak serius dan tidak mampu melakukan semua itu, maka angka-angka akan meningkat terus karena gagal memutuskan rantai penularan dan PSBB mubajir. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here