Dana Bansos Disunat Rp 25 Ribu, Ini Klarifikasi Ketua RT

4551
ilustrasi

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pemberitaan terkait pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk warga terdampak Covid 19 di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, membuat Ketua RT setempat serta sejumlah pengurus lingkungan lainnya merasa perlu membuat klarifikasi.

Terkait hal ini, B selaku Ketua Rt 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, kemarin memamparkan secara detail alasan serta tujuan dilakukan pemotongan uang sebesar Rp 25 ribu dari para penerima bansos.

Dikatakan B, tidak semua warganya mendapat bantuan dana yang dikucurkan oleh Pemkot Depok. Ia menjelaskan, banyak warga yang tidak mendapat jatah bansos dengan kondisi ekonominya sama.

Dari itu, dia dan para pengurus lingkungan sepakat untuk menyisihkan sedikit dana dengan melakukan pemotongan sebesar 10 persen dana bansos dari para KPM yang mendapat jatah bansos.

“Banyak sekali warga kami yang tidak mendapat jatah bansos, sementara kondisi ekonominya sama, ini yang membuat kami jadi serba salah karena banyak warga yang menanyakan kepada kami mengapa mereka tidak mendapatkan jatah bansos sementara warga lain kebagian jatah,” ungkap B, kepada Jurnal Depok, Minggu (19/4).

Dikatakan B, semula rencananya kebijakan memotong dana bansos sebesar 10 persen akan dioptimalkan untuk membeli sembako yang nantinya akan dibagikan kepada warga kurang mampu dan secara ekonomi terkena dampak dari merebaknya wabah corona.

Namun, kata dia, kini rencana tersebut tidak bisa direalisasikan dan uang sebesar Rp 25 ribu yang dipotong sudah dikembalikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jujur sejak berita itu muncul dan viral, saya dan keluarga saya merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, seakan saya memotong uang dari warga untuk kepentingan pribadi, padahal pemotongan uang bansos itu saya lakukan setelah ada usulan dari warga dan para tokoh masyarakat, untuk mengcover warga yang tidak mendapat jatah bansos,” imbuhnya.

B, berharap dengan klarifikasi berita ini, masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat memahami mengapa dirinya menerapkan kebijakan tersebut.

“Saya enggak menyangka bakal jadi begini, padahal niat dan tujuan saya baik, agar warga yang tidak mendapat jatah bansos tidak terlalu kecewa, tapi memang secara prosedur saya mungkin salah karena memotong secara langsung,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Syahroji mengaku sangat menyayangkan munculnya pemberitaan terkait pemotonggan dana bansos yang sejatinya akan kembali diberikan kepada masyarakat.

“Secara teknis pelaksanaan pemotongan dana memang itu salah, dan kami tidak pernah membenarkannya, tapi harusnya kita lihat dulu peruntukannya, bukkankah akan dibagikan buat warga juga, intinya secara teknis pelaksanaan pemotongan. Pak RT memang salah, tapi jangan berpikir uangnya akan dikantongi oleh ketua RT, karena uang itu akan dibelikan sembako buat warga yang tidak kebagaian jatah bansos, itu sudah disepakati,” terang Roji.

Selain itu, dirinya juga menyesalkan adanya bahasa ‘Edan’ dalam judul berita, yang menurutnya seolah mengisyaratkan bahwa Ketua RT telah melakukan kesalahan besar dan seolah telah merugikan warga.

“Sekali lagi saya tegaskan secara teknis, Pak RT salah dan saya serta jajaran kantor kelurahan tidak pernah membenarkannya. Itu artinya bukan kami melakukan pembelaan, tapi kami lihat tujuan dan peruntukannya, dan yang membuat kami kesal bahasa ‘Edan’, seolah Ketua RT kami sebegitu bejadnya, padahal kebijakan itu dia lakukan atas usulan dan kesepakatan bersama, tolong itu di kalrifikasi,” pungkasnya. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here