Dampak Corona, Ribuan Pekerja Pusat Perbelanjaan Terancam PHK

106
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Sekiar 150 ribu pekerja pusat perbelanjaan atau mall di Jawa Barat terancam dirumahkan bahkan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jawa Barat, Arman Hermawan menyatakan bahwa imbas dari penutupan sementara usai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus Corona (Covid-19).

Saat ini ada sekitar 21 pusat perbelanjaan dari sekira 73 pusat perbelanjaan dan trade center yang sudah tutup sejak akhir Maret lalu.

“Bahwa hampir semua pusat perbelanjaan telah melakukan penutupan sementara dan terus mengurangi aktifitas pelayanan. Hal ini mencakup pusat perbelanjaan modern maupun yang semi modern (trade center),” ujarnya, kemarin.

Penutupan sementara ini dilakukan karena adanya imbauan maupun surat permintaan penutupan sementara pusat perbelanjaan dari pemerintah baik di level kecamatan, pemerintah kota/kabupaten, dan provinsi demi menghambat penyebaran Covid-19.

Hal ini, jelas dia, mengakibatkan sejumlah besar penyewa, pedagang yang kisarannya hampir 95 persen terpaksa berhenti membuka usahanya sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan.

“Masih ada sekitar lima persen yang mencoba untuk bertahan membuka usaha diantaranya adalah kategori supermarket, food and beverages, maupun healthy/pharmacy. Dimana khusus untuk food and beverages sudah tidak melayani makan di tempat dan hanya melayani pembelanjaan online melalui ojek daring,” paparnya.

Jika pandemi corona berlangsung lebih lama lagi, Arman menilai industri bisnis usaha layanan retail para penyewa/pedagang akan semakin terpuruk hingga bangkrut.

Perlu diketahui bahwa di setiap pusat perbelanjaan modern maupun semi modern se-Jawa Barat juga banyak terdapat pengusaha kecil yang diakomodir untuk berusaha oleh masing-masing pusat perbelanjaan.

“Mereka inilah yang paling pertama akan merasakan dampaknya mengingat keterbatasan kapital maupun sistem pelayanannya,” jelasnya

Terkait hal itu, APPBI berharap pemerintah memberikan insentif bagi industri tersebut, karena jumlah karyawan yang menggantungkan hidupnya setiap hari di industri retail pusat perbelanjaan di Jawa Barat angkanya cukup besar mencapai sedikitnya 150 ribu orang.

“Angka tersebut belum termasuk stake holder lainnya seperti misalnya pengemudi ojek daring yang merupakan mitra dalam pelayanan pembelian secara online,” ucapnya.

Ia mengatakan, dukungan pemerintah baik dari pusat, maupun daerah lewat dana bantuan sosial bagi karyawan terdampak juga sangat dibutuhkan.

“Mulai April ini, banyak anggota APPBI Jawa Barat dan para penyewa/pedagang yang sudah menyatakan tidak sanggup membayar sewa, biaya operasional selama penutupan sementara dan gaji karyawan karena mereka tidak mempunyai pendapatan apapun sebagai imbas penutupan pusat perbelanjaan dan toko-tokonya,” katanya.

Arman tak menampik, masih ada beberapa toko yang berusaha melakukan penjualan via pelayanan online, taking order maupun delivery, namun jumlahnya masih jauh belum menutupi operational cost.

Insentif fiskal lainnya yang diharapkan APPBI berupa penangguhan pembayaran pajak-pajak, keringanan asuransi, perpanjangan jangka berlakunya perijinan, sertifikasi personil dan alat pendukung yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

“APPBI meminta pemerintah menangguhkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Selain itu, kata Arman, APPBI juga meminta insentif dalam bentuk penghapusan pengenaan biaya minimum berlangganan, penundaan dan pemberian diskon pembayaran atas listrik dan air, sebagai mitra PLN dan PDAM karena dampak masalah cash flow selama pandemi.

“Apalagi sangat banyak unit-unit toko atau counter kecil yang disewa oleh para penyewa atau pedagang di pusat belanja adalah pengguna aliran listrik dengan daya 450VA dan 900 VA,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here