Gubernur Usulkan Operasional KRL Distop Selama PSBB

166
Gubernur Jabar didampingi Wali Kota Depok saat memantau pelaksanaan PSBB di Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil masih berkoordinasi dengan PT KCI terkait usulan penghentian operasi KRL. Hingga kini berbagai kajian sedang dipertimbangkan dengan segala konsekuensinya.

“Hasil kajian dari KCI kemungkinan akan dilanjutkan tanggal 18 April berbarengan dengan PSBB Tangerang,” ujarnya saat meninjau Posko PSSB di Sukmajaya, kemarin.

Menurut dia jika hal penghentian operasional KRL dihentikan sekarang sangat tidak efektif. Mengingat wilayah Tangerang Raya belum memberlakukan PSBB.

“Kalau sekarang dilakukan, Tangerangnya belum PSBB nanti nggak sinkron lagi,”paparnya.

Usulan penghentian operasional KRL diajukan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya dilintasi rute perjalanan. Usulan tersebut diberikan sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid19. Namun keputusan hal itu merupakan kewenangan PT KCI.

“Nanti kami lihat hasil evaluasi. Bukan dari saya, dari KCI,” katanya.

Sebelumnya Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana kepada wartawan mengatakan, beberapa usulan yang disampaikan seperti menambah Head Way atau jarak antar kereta.

“Kami juga meminta penambahan jumlah gerbong rangkaian commuterline, melakukan evaluasi kapasitas di dalam gerbong commuterline,” ujarnya, Selasa (14/4).

Usulan tersebut dilakukan agar tidak terjadi antrian atau penumpukan di area Stasiun di Kota Depok.

Dadang menambahkan, usulan itu berbeda dengan wilayah lainnya yang meminta operasional rangkaian commuterline dihentikan selama pelaksaaan PSBB.

“Kami Pemkot Depok lebih mengedepankan agar commuterline tetap beroperasi, akan tetapi ada berbabagi pertimbangan,”katanya.

Dia menambahkan, Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan virus Corona (COVID-19).

Salah satunya terkait pembatasan moda transportasi. Ojek online tak boleh untuk mengangkut penumpang, hanya untuk barang saja.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 19 ayat 6 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 yang berbunyi angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

“Sedangkan pengguna sepeda motor pribadi diperbolehkan untuk mengangkut penumpang untuk kepentingan darurat. Hal ini tertuang dalam pasal 19 ayat 8,” katanya.

Sementara dalam pasal 19 ayat 5 disebutkan bahwa pengguna motor pribadi hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lainnya yang diperbolehkan selama PSBB.

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut, digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

“Bagi kendaraan pribadi roda empat hanya diperbolehkan melintas dengan membatasi jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari kapasitas kendaraan serta tidak mengendarai jika tengah mengalami suhu badan diatas normal atau sakit,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here