1.800 Personel Gabungan Diterjunkan Kawal Pelaksanaan PSBB

81
Kapolres Metro Depok saat menggelar simulasi pemetaan cek poin di wilayah Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Sekitar 1.800 petugas gabungan seperti Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP akan diturunkan pada penerapan Pembatasan Sosial Berksala Besar (PSBB) di Kota Depok yang dilaksanakan pada, Rabu (15/4) hari ini.

Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan mengatakan jelang penerapan PSBB gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kota Depok melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektoral.

Pihaknya juga sudah melakukan simulasi pemetaan game dengan melakukan pemaparan sehingga saat pelaksanaan anggota sudah siap di check poin.

“Ada 22 chek poin yang akan dijaga oleh anggota kami dan petugas gabungan lainnya,”ujarnya, kemarin.

Walikota Depok, Mohammad Idris selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid 19 Kota Depok menambahkan, Pemerintah Kota Depok bersama sejumlah instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah strategis terkait pelaksanaan PSBB.

“Teknisnya kami sudah atur gerakan taktis. Kami ada 22 titik check point. Perbatasan Jakarta, Bekasi dan Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Sejumlah titik check point tersebut, kata dia, akan diawasi secara langsung oleh aparat gabungan Polri, TNI, Dishub dan SatpolPP.

Kemudian, pihaknya juga sedang mematangkan dapur umum di bagian barat dan timur.

“Kira – kira seperti itu biar enggak terlalu kacau. Ini bagi orang-orang yang ditengah jalan membutuhkan bantuan secara langsung. Untuk logistik ini sudah kami siapkan,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah ada sanksi terkait pelanggar PSBB, Idris mengatakan, dalam ketentuan hal ini bisa diukur sesuai jenis pelanggarannya.

Dia menambahkan, misalnya fleksibel akan disesuaikan dengan bidang tertentu, seperti kepolisian itu ada hal-hal yang bisa dipidanakan.

“Misalnya yang tidak mematuhi ketentuan atau provokator lah, itu akan memenuhi undang-undang pidana. Kejahatan tetap ada sanksi,” ungkapnya.

Kalau pelanggaran yang sifatnya ringan, sambungnya, seperti pengguna mobil atau ketentuan naik mobil dengan jumlah kapasitas yang telah ditentukan, maka akan ada tindakan yang sifatnya imbauan atau arahan.

“Intinya PSBB kita aturannya persis seperti Jakarta,” katanya.

Pihaknya juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB pada Senin malam,13 April 2020.

Rencananya, kebijakan itu bakal berlangsung selama 14 hari namun dengan opsi perpanjangan sesuai dengan kondisi atau perkembangan di lapangan.

Dalam peraturan yang terdiri dari 8 bagian dan 31 pasal itu, Idris mengatur berbagai aktivitas yang harus ditekan selama PSBB diterapkan, agar warga lebih banyak bertahan di rumah untuk memutus penularan virus Corona (Covid-19).

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Setiap warga wajib melaksanakan PSBB, optimalkan Kampung Siaga Covid-19, dan wajib menggunakan masker ketika keluar rumah,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here