Wakil Wali Kota Depok Perjuangkan Hak Karyawan Ramayana Yang Kena PHK

413
Pradi Supriatna

Margonda | jurnaldepok.id
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berjanji akan memperhatikan nasib ratusan pekerja Ramayana yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, pendaftaran PKP bagi pekerja PT Ramayana ini akan disampaikan.

“Semua karyawan PT Ramayana Depok yang di-PHK didaftarkan. Kami tidak melihat warga Depok saja, namun karyawan yang terdaftar sebagai karyawan Ramayana Depok,” ujarnya, Rabu (8/4).

Pradi mengaku, pihaknya juga sudah melaporkan persoalan itu melalui via Whatsaap (WA) kepada Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Ia menjelaskan, dari kartu PKP ini para pekerja yang di PHK bisa menerima bantuan sekira Rp 1 juta untuk satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dinyatakan lolos, mereka bakal mendapat bantuan itu selama empat bulan, sampai mendapat pekerjaan baru.

“Bila lulus dan mendapat bersertifikasi oleh team pelaksana pusat, mereka akan mendapat uang tunggu selama empat bulan, dan biaya pelatihan yang diminati untuk menunjang mendapat pekerjaan,” katanya.

Lebih lanjut Pradi mengatakan, pihak manajemen Ramayana juga sudah bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok pada Jumat, 3 April 2020.

Dalam pertemuan tersebut, sempat dibahas rencana merumahkan 159 karyawan.

“Sebelumnya mereka melakukan bipartit tentang pengurangan upah sementara dirumahkan, namun ternyata belum mendapatkan kesepakatan,” paparnya.

Pihak Ramayana mengatakan, pengurangan karyawan ini sudah dibicarakan pada tataran manajemen pusat.

Dalam pertemuan itu pihak manajeman mengaku sudah kesulitan untuk membayar operasional store-nya.

“Ramayana yang banyak cabang sekira 24 cabang se-Jabodetabek memang ada rencana pengurangan yang saat ini memang sangat berpengaruh akibat Covid-19. Kan mereka mall nya sudah tutup yang buka hanya barang pokok yang di bawah. Tapi itu enggak bisa mengcover operasionalnya terus penggajiannya,” jelasnya.

Pradi menegaskan, ketika memutuskan untuk melakukan PHK, manajemen Ramayana harus memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pesangon.

Ketentuan itu, kata dia, sudah disanggupi pengelola. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2013 pasal 154 dalam keadaan perusahaan itu susah.

“Yang jelas salah satunya karena Covid-19 ini ada, ditambah (kondisi keuangan,red) kurang sehat kemudian minta tutup, ya sudah jadi di situ. Tetapi intinya mereka sedang berupaya profesional sesuai ketentuan yang ada,” tukasnya.

Sementara itu Ketua Pimpinan Unit Kerja, Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa, Kurniati mengatakan bahwa Ramayana Depok akan tutup selamanya dengan status pekerjanya di PHK sepihak.

Pihak perusahaan berdalih, pemecatan massal terjadi karena wabah Corona. Perusahaan merasa merugi, penjualan turun drastis di dua bulan terakhir ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk menekan biaya.

Pertama perusahaan sudah menekan biaya listrik akhirnya tidak sanggup akhirnya menggunakan SDM, yaitu dengan mem-PHK karyawan.

Lestari mengungkapkan, ada sekira 120 karyawan yang mengalami PHK akibat kondisi saat ini.

“Iya ada sekira 120 orang, tapi kalau karyawan yang di dalam ada 300, karena terbagi beberapa. Ada karyawan tetap Ramayana, tapi ada yang dibayarkan supplier ada tenant juga,” jelasnya.

Lebih lanjut Lestari mengaku, pihak perusahaan berjanji akan memenuhi hak-hak para karyawan meski tidak sesuai lantaran manajemen memakai anggapan bahwa terjadinya PHK karena Covid-19 yang menyatakan bahwa froz major.

“Makanya mereka pakai itu untuk memberikan pesangon dan hak mereka di pasal 64 ayat C bahwa karyawan di PHK dengan satu kali PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja),” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here