Penyebaran Covid-19 Semakin Massive, Depok Bersiap Lakukan Lockdown

392
Pemandangan wilayah Kota Depok dari ketinggian Gedung Dibaleka

Margonda | jurnaldepok.id
Terus meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kota Depok membuat Pemerintah Kota Depok bersiap malakukan karantina wilayah. Meskipun hal tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kewenangannya oleh pemerintah pusat.

“Opsi local lockdown, kewenangan ada pada pemerintah pusat, kami buatkan kajiannya yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dengan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 demikian massive di Kota Depok saat ini, sudah seharusnya dilaksanakan karantina wilayah di Jabodetabek,” ujar Mohammad Idris, Wali Kota Depok melalui Juru Bicara Gugus Tugas, Dadang Wihana, kemarin.

Ia menambahkan, langkah-langkah taktis yang dilakukan Gugus Tugas diantarannya koordinasi pusat dan provinsi yang dilakukan secara langsung, penanganan kasus sesuai protokol, tracing pada orang-orang yang kontak erat dan penanganan area sekitar, pengawasan intensif bagi ODP/PDP/Terkonfirmasi Positif yang melakukan isolasi mandiri.

“Selain itu kami juga telah melakukan penyemprotan disinsfektan, sosialisasi secara massive, menggerakan relawan dan banyak lagi aktifitas Gugus Tugas yang dilakukan,” paparnya.

Pihaknya memahami banyaknya keluhan yang disampaikan, hal ini mengingat pandemic COVID-19 ini demikian massive sedangkan peralatan sulit diperoleh terutama APD, disamping itu fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19 saat ini kondisinya rata-rata sangat terbatas.

“Kami sudah merencanakan RS yang didedikasikan untuk COVID-19 yaitu RSUI, saat ini sedang dipersiapkan. Kami rencanakan Rumah Sakit Lapang di area RSUD hingga alternatif menyiapkan ruang sekolah yang akan didedikasikan sebagai tempat penanganan kasus ringan COVID-19,” jelasnya.

Demikian pula dengan RS di Wisma Atlit, pihaknya melakukan koordinasi intensif untuk penanganan kasus COVID-19 dari Kota Depok.

Anggota DPRD Depok, Khairulloh Ahyari mengungkapkan, sebagai kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Depok perlu mempersiapkan diri kemungkinan memberlakukan situasi karantina wilayah.

Dalam rilis informasi perkembangan COVID-19 tertanggal Sabtu, 28 Maret 20120 yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, pada nomor 3 poin d, karantina bisa menjadi salah satu opsi, meski kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.

“Pertama dari aspek hukum, karantina wilayah bisa mengacu kepada Undang Undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tentu kita berharap agar pemerintah pusat juga bisa segera menerbitkan PP tentang Karantina Wilayah, sebagimana yang dijanjikan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfudz MD,” tandasnya.

Kedua, sambungnya, data kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat dampak dari pemberlakuan karantina wilayah sudah harus dipersiapkan. Kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat pekerja harian seperti komunitas ojol, pedagang kecil dan kelompok lain yang merasakan langsung dampak ekonominya jika ini diberlakukan. Data ini berupa jumlah, persebaran dan karakteristik serta data penunjang lainnya.

“Ketiga, merencanakan dan menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada mereka yang sudah masuk dalam data sebagaimana poin dua di atas, sehingga akan muncul besar dana yang dibuthkan berikut mekanisme penyalurannya, agar efektif dan tepat sasaran,” terangnya.

Keempat, lanjutnya, persiapan anggaran APBD, baik yang berasal dari BTT maupun dari realokasi anggaran OPD serta kemungkinan mendapatkan dana dari Propinsi, pemerintah Pusat dan juga bantuan Gubernur DKI.

Kelima, politisi PKS itu menilai perlu ada kordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dan perwakilan kelompok masyarakat tentang kemungkinan pemberlkauan karantina ini, sehingga ketika saatnya keputusan disampaikan kepada masyarakat telah mendapatkan dukungan yang kuat dari stakeholder dan dari kelompok masyarakat.

“Keenam, membangkitkan kepedulian masyarakat berbasis RT dan RW, lembaga keagamaan serta komunitas-komunitas tentang pentingnya saling tolong menolong dan bahu membahu, utamanya kepada korban dan kelompok masyarakat terdampak kebijakan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here