Tuntut Hak nya, Guru SMK Swasta Ngadu ke Anggota DPRD

113
Imam Budi Hartono

Margonda | jurnaldepok.id
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono (IBH) menerima sejumlah aduan terkait dampak virus corona mulai dari pelaku UMKM, pengemudi ojol, pengelola pendidikan hingga guru SMK swasta di Kota Depok.

“Saya sangat berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah baik Walikota, Gubernur dan Presiden tentunya. Memang yang disampaikan oleh mereka dimasing-masing kewenangannya. Beberapa hal memang terkait masalah kebijakan yang bisa menyambung proses peran swasta dalam membantu pemerintah dibidang pendidikan. Tetapi juga terkait dengan bertahannya hidup dalam situasi wabah Covid-19 ini,” ujar IBH kepada Jurnal Depok, Kamis (26/3).

Terkait situasi dan kondisi saat ini terutama keadaan guru-guru di Sekolah SMK swasta Kota Depok berimbas kepada terhentinya semua kegitan terutama bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu maka keadaan guru-guru swasta saat ini sangat miris dengan tidak adanya pemasukan dari sekolah karena diliburkan mengakibatkan kesejahteraan guru patut diperhatikan kelangsungannya selama mereka berada dirumah.

“Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dana BPMU provinsi yang memang diperuntukan tiap tahun untuk gaji guru bisa dipercepat dan bisa segera dicairkan, sebab itu salah solusi yang sangat mungkin dilakukan pihak Dinas Pendidikan Provinsi,” paparnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga diminta segera mencairkan dana BOS termin kedua karena sekolah SMK Swasta saat ini bebannya sangat berat dengan terhentinya kegiatan pendidikan di sekolah.

Tak hanya itu, mereka juga mengungkapkan Pemerintah Kota Depok dan Bank BNI, saat ini ada ribuan dana PIP/KIP siswa SMK Kota Depok tertahan di Bank BNI tidak bisa dicairkan karena terkendala birokrasi yang sangat sulit.

“Padahal semua pengajuan, syarat, seleksi pihak sekolah yang melakukan, Tapi anehnya BNI Depok tidak memperbolehkan pihak sekolah untuk mengambilnya secara kolektif, padahal banyak kota lain bisa mengambil secara kolektif,” terang IBH yang menerima aduan.

Dalam kondisi sekarang ini, kata dia, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan siswanya selama dirumah. Adapun besarannya antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per siswa, itu sangat membantu pihak sekolah dan siswa dalam rangka pembiayaan siswa. Dan pada akhirnya untuk gaji para guru.

Mereka, kata IBH, berharap pihak Pemkot Depok bisa membantu agar pihak sekolah bisa mengambil dana tersebut di BNI karena itu memang hak siswa. Dana tersebut bahkan ada yang dua tahun tertahan di Bank BNI.

“Terkait Sertifikasi Guru, mereka juga meminta pemerintah pusat agar bisa didorong dicairkan, karena sangat membantu perekonomian guru dalam kesulitan ekonomi sekarang ini,” katanya.

Setelah menerima aspirasi tersebut, IBH langsung menyampaikan melalui media dan kepada pihak pihak yang bisa mempercepat membantu memecahkan masalah.

“Baik Anggota DPRD Dapil Kota Depok Kota Bekasi, Wakil Ketua Komisi V Bidang Pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Sekda Kota Depok, DPR RI Dapil Kota Depok Kota Bekasi. Pihaknya juga akan mengevaluasi dalam pekan ini agar ada tindak lanjut dari surat tersebut. Terakhir semoga Allah memberikan kekuatan kita semua dalam menghadapi wabah Covid-19 dan situasi ini. Amin,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here