Khutbah Jumat: Kaidah Fikih Korona

104
KH Syamsul Yakin

KH. DR. Syamsul Yakin, MA
Dosen Pasca Sarjana Fidik UIN Jakarta
Wakil Ketua Umum MUI Kota Depok

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Hakim, Imam Baihaki, dan Imam Daruquthni, Nabi SAW Bersabda: لا صرر ولا ضرار (Tidak ada yang boleh membayakan diri sendiri dan orang lain).

Alhamdulilah Pemkot Depok pada 20 Maret 2020 telah melakukan apa yang oleh Cicero diistilahkan dengan ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Tepatnya, larangan shalat Jumat di Depok terkait Covid-19 yang dianggap KLB atau Siaga 1.

Jauh sebelumnya, ulama telah membuat satu kaidah الضرر يزال (Bahaya itu wajib dihilangkan). Kesepakatan Pemkot Depok dengan para pemuka agama termasuk MUI Depok adalah dalam konteks memberi kebaikan bagi masyarakat Depok (Mashalih lin Nas). Karena itu harus ditaati.

Pertanyaannya kenapa Pemkot Depok belum melarang kerumunan orang di pasar (baik mal maupun tradisional) padahal di sana terdapat kerumunan orang yang jauh lebih besar ketimbang di masjid? Contoh, kenapa Mal ITC Depok masih tetap buka sedangkan Masjid Al-Barkah ITC tidak ada shalat Jumat?

Menurut saya, shalat Jumat di ITC itu adalah simbol kehidupan agama sedangkan berdagang dan berusaha di ITC adalah jantung kehidupan itu sendiri yang apabila ditiadakan bisa membuat tak terlaksananya shalat Jumat sama sekali (bagi yang menggantungkan hidupnya di ITC) dan ibadah lain yang mengikutinya.

Apalagi shalat Jumat itu boleh tidak dilaksanakan dan bisa diganti dengan shalat Dzuhur sesuai kaidah اذا ضاق الامر اتسع (Dalam kondisi sempit hukum menjadi lapang). Jadi jelas, dalam konteks ini pilihan Pemkot Depok adalah memperluas hukum shalat Jumat bukan hukum berdagang atau berusaha di ITC.

Dalam upaya memperkecil penularan Covid-19, memang ada dua kemudharatan. Yakni kemudharatan yang ada di Masjid Al-Barkah ITC dan kemudharatan yang ada di gedung ITC itu sendiri. Mengapa Pemkot tidak menutup Mal ITC sekalian? Jawaban singkatnya, sebab hal itu menimbulkan kemudharatan lebih besar berupa kehilangan pekerjaan dan akibat yang mengikutinya.

Para ulama visioner telah membuat satu kaidah اذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما (Apabila dua kemudharatan saling bertentangan, pilihlah yang lebih kecil agar terhindar yang lebih besar). Secara faktual meliburkan shalat Jumat di Mal ITC itu lebih kecil mudharatnya sebab tidak sampai membuat orang kehilangan mata pencaharian.

Fleksibilitas hukum Islam itu berkelindan dengan prinsip dan tujuan diturunkannya hukum Islam itu sendiri (maqashidusy syariah), yakni kepentingan masyarakat umum (mashlahah). Konsep mashlahah meniscayakan adanya perubahan suatu hukum manakala dibutuhkan. Saat ini demi kepentingan umum perubahan itu memang dibutuhkan.

Tentu kita boleh berbeda mengenai hal ini. Tetapi kalau kita mengaca kepada kaidah yang dibuat ulama sebaiknya kita menyudahi perdebatan soal ini: الخروج من الخلاف مستحب (Keluar dari masalah yang diperdebatkan dianjurkan). Bagi fatwa MUI itu sendiri berlaku kaidah: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (Ijtihad tidak bisa dianulir dengan ijtihad lain).

Wallahu ‘Alam

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here