Margonda | jurnaldepok.id
Rencana Pemerintah Kota Depok untuk membangun transportasi massal berbasis rel akan segera terwujud. Terlebih, tahun ini Pemkot Depok mendapat kucuran dana dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membantu studi Outline Business Case (OBC).
Direktur Prasarana BPTJ, Eddy Nursalam mengatakan pihaknya akan membantu mendampingi Depok dalam angkutan massal berbasis rel.
“BPTJ senantiasa bersama-sama daerah dalam mengembangkan angkutan massal berbasis rel, karena moda angkutan massal menjadi solusi dalam penyediaan layanan transportasi publik yang nyaman dan sekaligus dapat mereduksi kemacetan. Tahun ini Inshaa Allah BPTJ akan membantu melakukan studi OBC senilai Rp 1,2 miliar untuk angkutan massal berbasis rel koridor Stasiun Depok Baru-Bojongsari. Semoga diberi kelancaran,” ujar Eddy, kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, H Dadang Wihana mengungkapkan, pembangunan monorel akan terus diperjuangkan.
Tahun ini, kata dia, BPTJ menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk menghitung secara detail tindaklanjut dr Feasibility Study yang disusun (OBC).
Ia menambahkan, Kota Depok mengusulkan beragam program dan kegiatan ke pemerintah pusat, dari mulai perlengkapan jalan untuk mengatasi black spot dan pendampingan angkutan massal berbasis rel.
“Alhamdulillah berkat komunikasi yang baik dan harmoni, Kemenhub melalui BPTJ sangat mendukung usulan Depok. Untuk angkutan massal berbasis rel Rp 1,2 miliar untuk studi OBC yang infonya sudah pada tahap persiapan lelang, itu kegiatannya di BPTJ,” paparnya.
Tentunya, kata dia, angka massal berbasis rel ini perlu investasi yang besar, sehingga perlu waktu karena bnyak tahapan-tahapan perencanaan yang harus dipenuhi.
Lebih lanjut ia mengatakan, program prioritas Dishub saat ini dan kedepan yakni melaksanakan amanah RPJMD terutama target mode share 30 persen diantaranya harus diintervensi oleh program-program layanan transportasi publik yang memadai.
“Serta didukung oleh ketersediaan perlengkapan jalan yang cukup dan manajemen lalu lintas yang terintegrasi antara pendekatan fisik dengan sosial. Tentunya Dishub tidak sendiri, atas arahan Wali Kota harus berkolaborasi dengan para pihak,” jelasnya.
Di level kota, sambungnya, pihaknya juga berkoordinasi intensif dengan Dinas PUPR dan Dinas Rumkim dalam meningkatkan kapasitas jalan, terutama penataan simpang-simpang yang menjadi salahsatu titik kemacetan.
“Di level pusat, kami berkolaborasi dengan BPTJ dan Kemenhub untuk mengintervensi jalan-jalan kota utamanya dan layanan transportasi publik serta terminal,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan penyedia layanan angkutan bersama-sama Organda dan koperasi/PT untuk mengembangkan angkot AC, Trans Jakarta dan PPD untuk layanan BRT dan Jabodetabek Residensial Connection. Begitu juga dengan HIBA untuk layanan Jabodetabek Airport Connection dan yang lainnya.
“Beberapa kekurangan akan terus kami benahi, semoga dengan prinsip ‘collaborative governance’ secara bertahap harapan menyajikan layanan transportasi yang baik bisa terwujud,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
