Tangani Kasus Sekda, Pernyataan Ketua Dan Isi Surat Berbeda, Bawaslu Diduga Berbohong

512
Ketua Bawaslu Kota Depok dan surat pemberitahuan hasil temuan

Margonda | jurnaldepok.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok diduga telah melakukan pembohongan publik atas kasus dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono.

Pasalnya, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini menyatakan kasus tersebut akan dilanjutkan dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Jawa Barat. Sementara, Luli sendiri telah menandatangani surat pemberitahuan tentang status temuan pada, 3 Februari 2020.

Dimana isi surat tersebut menyatakan status temuan dihentikan dengan alasan terindikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Hal itu langsung mendapat respon dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Dan Politik Kota Depok, Bernhard.

“Artinya jangan ambivalensi dong yang namanya Ketua Bawaslu, disatu sisi katanya sudah diberhentikan tapi ketika dikejar oleh pers akan melanjutkan, itu inkonsistensi. Kalau memang benar tidak memberhentikan itu ayo silahkan, Bawaslu harus hati-hati,” ujar Bernhard kepada Jurnal Depok, Kamis (6/2).

Ia menambahkan, tak seharusnya Ketua Bawaslu menyatakan ke publik akan terus memproses namun praktiknya diberhentikan.

“Tindakkan Bawaslu ini diduga melakukan pembohongan, disatu sisi katanya sudah diberhentikan namun disisi lain akan dilanjutkan. Jangan ambivalensi lah, mereka harusnya tahu mekanisme hukum yang dilakukan, harus dicek lagi,” paparnya.

Bernhard yang juga memiliki lembaga pengawas pemilu belum tentu berani memutuskan bersalah atau tidak atas kasus tersebut.

“Karena ini jangan-jangan kerjaan orang-orang yang simpatik atau memang ada upaya-upaya melakukan pengdeskriditkan kepada Pak Hardiono, ada cara-cara untuk menjatuhkan dia, kan biasa saja. Selain itu mungkin ada simpatisannya yang simpatik kepada Pak Hardiono atau ada juga oknum-oknum dari rivalitas politiknya yang ingin menjatuhkan Pak Hardiono, kan bisa saja dua kemungkinan itu,” tukasnya.

Dari itu, sambungnya, Bawaslu sudah semestinya melakukan verifikasi dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan steatmen.

“Disatu sisi ingin melanjutkan ke Komisi ASN, namun di satu sisi telah diberhentikan, enggak benar itu. Pemeriksaannya harus rigid dan melakukan verifikasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bawaslu dalam menghadapi kontestasi politik 2020 ini jangan serta merta membuat laporan dan tidak melakukan verifikasi.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini membantah jika kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Sekreteris Daerah Kota Depok, Hardiono mandek atau jalan ditempat.

“Sudah dilanjutkan, silahkan lihat dipengumuman kami sudah diumumkan juga di instagram dan ditempel pula di Bawaslu hasil temuan kemarin terkait ASN. Hasil temuan salah satunya adanya spanduk yang tersebar di dua kecamatan yakni Cimanggis dan Beji,” ujar Luli kepada Jurnal Depok, Rabu (5/2).

Pernyataan tersebut disampaikan Luli seusai menghadiri acara diskusi public yang diselenggarakan oleh depoknews.id di salah satu café di kawasan GDC.

Luli menegaskan, pemasangan spanduk tersebut terdapat indikasi pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014.

“Ini temuan dari Panwascam kami di Cimanggis dan Beji, ada beberapa titik yang kami temukan, yang didokumentasikan ada empat. Belum (untuk ASN lainnya,red) tapi itu menjadi target kami karena masuk dalam kategori kerawanan netralitas ASN dan netralitas penyelenggara,” paparnya.

Ia menambahkan, sanksi yang terberat nantinya akan dilakukan diskualifikasi calon. Pihaknya juga akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Jawa Barat.

Sementara itu Sekretaris Bawaslu, Samsu dalam percakapan group WhatsApp malah menilai pemberitaan yang disajikan mengandung fitnah.

“Kalau buat berita jangan fitnah,” tulisnya sambil menunjukkan surat pemberitahuan tentang status temuan.

Namun sayang, Samsu langsung menarik pesan tersebut dari Group WhatsApp Forum Silaturahmi dan langsung menulis kalimat, “Ya pengumuman resmi Bawaslu kan dihentikan. Pengumuman resmi lebih valid karena pakai kop dan stempel resmi,” katanya.

Ketika dokonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono enggan berkomentar banyak.

“Saya no comen, karena itu urusan internal beliau (Bawaslu,red),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here