Berpikir Visioner, Wali Kota Optimistis Monorel Bakal Terwujud Di Depok

401
ilustrasi jurnal depok

Margonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris optimistis proyek taransportasi massal berupa monorel akan terwujud di Kota Depok.

“Kami optimis dan harus optimis, ukurannya Feasibility Studi (FS) oleh pakar-pakar, tinggal aturannya dan duitnya,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (29/1).

Dikatakannya, wacana pembangunan monorel bermula dari mimpi.

“Kita harus punya mimpi, kalau pemimpin enggak punya mimpi, jangan pilih pemimpin itu. Pemimpin harus punya mimpi, visioner, ingat itu,” paparnya.

Ia juga menyindir langsung pejabat daerah yang dinilai tidak tahu-tahunya terkait rencana pembangunan monorel di Kota Depok.

“Makanya kalau enggak tahu cerintanya jangan asal ngomong, bahaya itu. Kata orang Arab bilang, orang ini sering kali menjadi lawan dan menjadi musuh dari ketidak tahuan dia. Makanya kalau jadi pejabat harus turun ke bawah, komunikasi ke kementerian dan lainnya,” ungkapnya.

Idris juga tidak mengakui kalau LRT punya kota melainkan punya pemerintah pusat.

“Anak kecil juga tahu LRT itu punya pusat, jadi enggak usah diulang-ulang,” katanya.

Dijelaskan Idris, wacana pembangunan monorel bermula ketika ada seorang disain tata kota dari Italia yang datang ke UI melalui Margonda dan merasakan kemacetan. Kemudian ia berpikir kenapa tidak dibangun monorel.

“Nah omongan beliau ini terdengar oleh Pak Bambang yang saat itu menjabat Kepala BPTJ, ketika diklat ia bertemu dengan Pak Dadang (Kadishub,red) dan disampaikan ke Pak Dadang. Secara kasat mata memungkinkan, dari itu ia meminta dilakukan FS nya. Akhirnya diundanglah pakar-pakar transportasi, akademisi termasuk pendisain LRT,” katanya.

Akhirnya, sambungnya, dilakukan Feasibility Studi dari ujung ke ujung mulai dari kelembaban dan kontur tanahnya. Dari situ, BPTJ melapor ke Kementerian Perhubungan dan merespon positif setelah dilakukan expose.

“Memang belum tentu diterima karena PSN nya belum ada. Makanya mumpung peraturan daerah RTRW mau direvisi, provinsi juga tahun ini. Itu sudah kami usulkan (FS nya,red) dan dimasukkan kedalam Perda RTRW menggunakan separator, nanti harus ada aturan yang mengatur itu. Ini masih panjang, kalau presiden tidak mencantumkan dalam PSN ya sudah, kami kan hanya mengusulkan saja bahwa ini salah satu pemecah persoalan kemacetan di Kota Depok,” ungkapnya.

Sebab, kata dia, jika ngotot dengan pelebaran jalan akan sebanding dengan perkembangan penduduk dan penambahan kendaraan di Kota Depok.

“Teknologi modern enggak ada yang mustahil. Namun Negara kita kan Negara hukum, ayo dibuat hukumnya dan yuridis nya seperti apa, nah inilah Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan yuridis nya, mereka yang akan membuat aturannya dan mengusulkan ke presiden dan dimasukan dalam PSN. Operasionalnya bisa BPTJ, apakah ini dilakukan oleh pemerintah daerah jika punya uang, karena satu koridor itu membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 3 triliun, jika empat berarti Rp 12 triliun,” terangnya.

Dari itu, konsepnya tersebut akan ditawarkan dan dilempar kepada investor. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here