Pemkot Depok Minimalisir Kebocoran Pajak Restoran

29
Walikota foto bersama dengan petugas pajak

Laporan: Aji Hendro
Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memasang alat perekaman data transaksi online di hotel, restoran, hiburan, dan tempat parkir.

Launching implementasi alat perekam data transaksi elektronik online tersebut, dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Rumah Makan Simpang Raya Jalan Margonda Raya Kota, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kamis(16/1).

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan selain untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, pemasangan alat ini juga untuk menghilangkan kecurigaan antar penarik pajak dengan wajib pajak.

“Implementasi alat ini untuk menciptakan efektivitas dan transparansi pemasukan kas daerah. Semangatnya bukan saling mencurigai, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat, baik pra dan pasca pembangunan dan pemberdayaan,” paparnya.

Idris pun menjelaskan bahwa pajak merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus ada pengembangan sistem dan inovasi.

“Alat ini merupakan pengembangan sistem dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara pihak akademisi, bisnis, dan masyarakat. Semoga dengan kolaborasi ini, kesadaran para wajib pajak bisa semakin meningkat sehingga mayarakat bisa semakin sejahtera,” tuturnya.

Di lokasi sama Kepala Badan Keuangan Daerah, Nina Suzana menambahkan bahwa alat ini berasal dari CSR Bank BJB Kota Depok dan sifatnya sewa pakai selama tiga tahun.
Saat ini sudah ada 50 alat yang terpasang di 31 restoran, 8 hotel, 4 parkir, dan 7 hiburan.

“Tahun ini kami akan ajukan lagi 200 alat. Ini juga akan berkolaborasi dengan CSR lain untuk memenuhi target dari KPK, yaitu 50 persen dari restoran saja, dan membutuhkan sekitar 500 alat,” katanya.

Nina juga menyampaikan kalau alat ini untuk memudahkan para wajib pajak sehingga mereka tidak perlu menghitung lagi omsetnya berapa per bulan.

“Semua sudah terekam dan terhitung dalam sistem, tinggal dilaporkan saja, laporannya pun online,” terangnya.

Pembayaran pajaknya, lanjut Nina, juga langsung ke kas daerah bukan kepada petugas pajak.

“Kami harap program yang bekerjasama dengan BJB dan KPK ini dapat berjalan efektif dan sesuai harapan dan PAD kita bisa lebih ada peningkatan,”katanya.n

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here