Anggota DPRD Dukung Langkah Wali Kota Dalam Pencegahan LGBT

208
Farida Rachmayanti

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Anggota DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti mendukung langkah Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam pencegahan permasalahan perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya hal itu sejalan dengan visi pembangunan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

“Melindungi segenap bangsa, demikian tujuan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Maka, penyelenggaraan pemerintah daerah juga harus melindungi segenap warga,” ujar Farida, kemarin.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga harus mampu menjaga dari kerusakan moral, runtuhnya nilai dan hancurnya tatanan sosial, serta menjaga generasi dari penurunan kualitas, misalnya secara fisik karena rentan tertular HIV/AIDS atau menurunnya produktivitas.

“Jadi saya lihat penanganan pimpinan daerah terhadap permasalahan LGBT ini sudah sesuai dengan jalurnya (on the track), baik terhadap visi Kota Depok maupun program unggulan yang sudah disepakati sebagaimana tertuang dalam Perda RPJMD,” paparnya.

Dalam hal ini, sambungnya, seperti Program Kota Layak Anak dan Depok Ramah Keluarga. Tentu, Perda RPJMD ini juga disahkan oleh DPRD Depok.

Menurutnya, bahwa upaya penanganan permasalahan LGBT bukan hal yang baru bagi Pemkot Depok. Tahun 2018, Pemkot Depok pernah mengeluarkan Instruksi Wali Kota (Inwal) Depok Nomor 2 Tahun 2018, tentang pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual beserta dampaknya.

“Dalam instruksi tersebut, Perangkat Daerah terkait melakukan penanganan terhadap pencegahan dan penyebaran LGBT sesuai tupoksi. Selain itu, dalam Inwal tersebut, ada instruksi pembinaan agar mereka kembali ke fitrah atau nilai-nilai yang sesuai agama dan keluhuran bangsa,” terangnya.

Farida memberi contoh, pada Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, fokus pada sosialisasi ketahanan keluarga, perlindungan dan pelayanan terpadu. Termasuk, sambungnya, memberikan mediasi jika terjadi korban dari perilaku penyimpangan seksual LGBT.

“Contoh lainnya di satuan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, yaitu melakukan sosialisasi terkait penyimpangan seksual di semua jenjang pendidikan. Selain itu, mengawasi dan membimbing anak didik yang mempunyai perilaku yang mengarah ke sana,” ungkapnya.

Farida yang saat ini duduk di Komisi D DPRD Depok menerangkan, di jajaran legislatif pada periode 2014-2019 permasalah terkait LGBT pernah diangkat dalam sidang paripurna untuk diusulkan dalam bentuk Perda. Hal itu untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat. “Namun belum sempat dikelola untuk masuk kedalam program legislasi daerah atau Prolegda. Berbagai upaya dari Pemkot dan DPRD sudah dilakukan, ini sebagai langkah melindungi warga dari dampak permasalahan LGBT serta upaya pembinaan kepada mereka agar kembali kepada fitrah,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here