Pasar Kemirimuka Masih Status Quo, Stop Retribusi Pedagang

207
Terlihat lengang area Pasar Kemirimuka

Beji | jurnaldepok.id
Kios-kios yang berada di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji diduga disewakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan harga sewa kisaran hingga Rp 7 juta.

Informasi yang dihimpun menyebutkan kios yang ada di Pasar Kemirimuka seharusnya dijadikan tempat untuk berjualan namun berubah fungsi. Namun ada kios yang berubah menjadi rumah atau tempat tinggal warga, dimana penghuni mengontrak kios tersebut harus membayar hingga dua juta rupiah untuk satu tahun.

Dengan adanya penarikan uang kontrakan tersebut diduga adanya kegiatan pungutan liar oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pasar Kemirimuka masih dalam pengadilan, kenapa ini ada tarikan dari Petugas Pemkot Depok,” kata salah satu pedagang Mardianto.

Menurutnya jika memang Pasar Kemirimuka dalam proses hukum di Pengadilan semestinya kios yang ada di pasar tersebut tidak bisa dikontrakan apalagi dengan biaya.

“Petugas Pemkot Depok masih melakukan penarikan retribusi seperti kebersihan, keamanan kepada para pedagang pasar Kemirimuka,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pengontrak yang enggan disebutkan namanya mengatakan jika dia bersama keluarganya mengontrak kios di Pasar Kemirimuka dikenakan biaya sekitar Rp 400.000 perbulan. Dia beralasan mengontrak di kios pasar Kemirimuka karena harganya yang dinilai relatif murah.

“Ya sepetakan bayarnya Rp 400 ribu perbulan, dapat listrik, kalau mandi atau MCK ya di MCK umum kena biaya Rp 2000 sekali pakai,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemirimuka Yaya Barhaya menegaskan semestinya Pemkot Depok tidak boleh melakukan penarikan retribusi seperti kebersihan, keamanan dan lainnya.

“Seharusnya Pemkot Depok tidak boleh menarik retribusi sejak kasus pasar Kemirimuka masih berperkara di Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung,” ujar Yaya.

Ia menilai jika memang ada penarikan retribusi maka penarikan retribusi tersebut melanggar hukum dan bisa dicap dugaan pungli. “Itu namanya pungli, melanggar hukum,” ucapnya.

Sebelumnya Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan seluruh aktivitas penarikan retribusi di Unit Pengelolaan Teknis di lingkungan Pasar Kemirimuka harus dihentikan.

“Harus dihentikan karena status Pasar Kemirimuka masih dalam status quo atau masih di Pengadilan dalam hal kepemilikan,” jelasnya.

Idris menambahkan penarikan retribusi yang dilakukan dinilai berbentuk pungutan liar.

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu ASN dikenakan hukum. Penarikan retribusi di lingkungan Pasar Kemirimuka tidak ada lagi karena kawasan tersebut masih dalam proses di Pengadilan,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here