Ratusan Ribu Kendaraan Di Depok Nunggak Pajak

197
Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Depok ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) adari Wajib Pajak (WP) yang belum menunaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Depok ternyata jumlahnya cukup besar.

Data yang diperoleh oleh komisi B DPRD Kota Depok saat melakukan kunjungan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat pertengahan Desember 2019 lalu, dari total potensi pajak sebanyak 1.176.674 Kendaraan Bermotor (KBM) yang ada di Kota Depok, ternyata sampai akhir Desember 2018 terdata sebanyak 454.014 KBM yang tertunggak pembayaran pajaknya, atau setara dengan 38,58 persen.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat, Dedi Sunardi yang disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Depok, Qurtifa Wijaya menyampaikan, sampai bulan Juni tahun 2019, ada kenaikan KTMDU sebanyak 7.392 Kendaraan Bermotor.

“Sehingga jumlahnya menjadi 461.406 Kendaraan Bermotor atau setara dengan 39,21 persen dari potensi yang ada. Sebanyak 1.176.674 potensi PKB yang ada di Kota Depok terdiri dari, 964.880 KBM roda dua, dan 211.794 KBM roda empat atau lebih,” ujarnya, kemarin.

Dedi menjelaskan, besarnya jumlah tunggakan ini tentunya mempengaruhi besarnya jumlah bagi hasil PKB yang diterima oleh Kota Depok. Meskipun target penerimaan pajak bagi hasil PKB untuk Kota Depok setiap tahunnya mengalami kenaikan, jumlahnya tentu tetap tidak sesuai dengan potensi yang ada.

“Dari data yang ada, khusus target penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 (Setelah Perubahan Anggaran) adalah sebesar Rp 200.527.800.000,-. Sampai triwulan III realisasinya sebesar Rp 150.395.850.000,- atau 75 persen dari target. Adapun untuk tahun anggaran 2020 murni, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan target dana bagi hasil PKB untuk Depok sebesar Rp 287.283.000.000,- , atau naik sebesar 59 persen dari target bagi hasil anggaran murni tahun 2019,” paparnya.

Target tersebut, kata dia, ditetapkan berdasarkan hasil kajian serta perkiraan peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta peningkatan jumlah wajib pajak yang menunaikan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

“Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), target bagi hasil untuk Depok di tahun 2019 (Setelah Perubahan Anggaran ) adalah Rp 146.190.900.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp 109.643.175.000,. Adapun target untuk tahun anggaran 2020 murni adalah sebesar Rp 144.159.300.000,” ungkapnya.

Besarnya jumlah KTMDU atau Wajib Pajak kendaraan bermotor di Depok yang menunggak pembayaran pajaknya menjadi perhatian dari seluruh anggota komisi B DPRD Depok.
“Komisi B berharap agar ada kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk mengurangi jumlah tunggakan yang ada, mengingat jumlahnya yang sangat besar,” pinta Qurtifa.

Pada kunjungan tersebut, Komisi B DPRD Depok memberikan apresiasi terhadap program diskon Pajak Kendaraan Bermotor yang telah digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat selama akhir tahun 2019 lalu.

Komisi B juga berharap program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi stimulus atau pendorong meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

“Karena berdasarkan ketentuan perundangan, bagi hasil PKB untuk Kabupaten/Kota di Jabar adalah sebesar 30 persen dari pendapatan, sementara 70 persen nya menjadi bagian untuk Provinsi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here