Pastikan Tak Ada Muatan Politis, Siap-siap Mutasi ASN Bakal Minggu Ini

302
Walikota Depok saat membidik anak panah dalam kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Kota Depok (Dok Promentasi)

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris memastikan akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Depok dalam waktu dekat ini. Kepastian tersebut diungkapkan Idris mengingat dirinya masih memiliki satu kali lagi kesempatan melakukan hal itu sebelum tanggal 8 Januari 2019.

Pasalnya, setelah tanggal itu Idris tidak bisa lagi melakukan mutasi karena dirinya telah positif untuk mencalonkan diri dalam pilkada Depok, 23 Septemner 2020.

“Saat ini masih dalam proses di pansel, beberapa orang sedang diproses bukan hanya kopetensi lagi melainkan sikologis, ini belum selesai,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat ini yang tengah dilakukan seleksi untuk eselon II ada enam orang.

“Enam orang itu yang sudah memenuhi syarat dua tahun karena kan memang syaratnya setelah dua tahun baru bisa dimutasi,” paparnya.

Idris juga memastikan bakal ada roling posisi jabatan di tingkatan kepala dinas.

“Pasti dong, kan ada yang dilelang dan lulus berarti ada yang kosong. Nanti kami lihat apakah kena geser atau promosi. Eselon IIIb untuk di Kabag misalnya IIIa, itu promosi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, mutasi akan dilakukan sebelum tanggal 8 Januari 2020. Di mana, setelah tanggal itu dirinya tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri.

“Itupun dalam kondisi darurat, misalnya ada pensiun di tengah jalan, apakah itu bisa untuk mengisi kekosongan. Mutasi kami lakukan juga kepada staf untuk mengisi eselon IVb di kelurahan dan dinas-dinas,” jelasnya.

Idris memastikan bahwa mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini tidak ada muatan politis.

“Silahkan saja nanti lihat hasilnya dan lakukan evaluasi, kalau ada kasih masukkan ke saya,” tukasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dari catatatan Jurnal Depok, di masa kepemerintahan Idris-Pradi sejak 2016 silam, pihaknya telah melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan sebanyak kurang lebih 10 kali. Mutasi dilakukan kepada ASN Pemkot Depok sesuai dengan pangkat dan golongan. n Rahmat Tarmuji

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here