Lulusan SMK Disinyalir Penyumbang Pengangguran Cukup Besar Di Jawa Barat

151
HM Supariyono

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Komisi D DPRD Kota Depok melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dari sekian banyak permasalahan seputar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang disampaikan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat adalah bahwa penyumbang tingginya angka pengangguran di Jawa Barat justru berasal dari lulusan SMK.

“Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memang tidak merinci jumalahnya secara detail. Informasi umum ini mestinya dapat menjadi bahan evaluasi kita semua, karena tujuan dihadirkannya sekolah kejuruan adalah agar anak-anak kita bisa langsung bekerja setelah mereka menyselesaikan studinya di SMK,” ujar HM Supariyono, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Kamis (26/12).

Sekalipun kewenangan pengelolaan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi akan tetapi, kata dia, bahwa yang sekolah adalah anak-anak masyarakat semua.

Hal itu, kata Supariyono, harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, mengingat di Kota Depok juga terdapat beberapa SMK, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

“Pertama, bagi calon siswa yang akan memilih masuk SMK hendaknya benar-benar niat betul dan tahu serta sadar betul mengapa harus sekolah di SMK. Jangan kita memilih sekolah di SMK hanya karena kalah bersaing untuk masuk SMA. Jangan juga masuk SMK hanya karena letak sekolah yang dekat dengan rumah,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penerimaan siswa SMK berbeda dengan SMA yang untuk masuk sekolah SMA menggunakan sistem zonasi. Perlu diketahui bahwa untuk SMK tidak menggunakan sistem zonasi sebagaimana masuk SMA. Jadi, pastikan bahwa masuk SMK memang merupakan pilihan utama bukan ikut-ikutan.

“Kedua, bagi Dinas Pendidikan Kota Depok yang mengelola sekolah SMP juga agar setiap SMP memberikan penjelasan kepada anak yang akan memilih SKM sebagai tujuan studi berikutnya agar mereka benar-benar siap untuk bersekolah di SMK,” jelasnya.

Ketiga, sambungnya, bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi juga harus meng up date baik tenaga pengajar maupun alat dan bahan praktek yang digunakan di SMK.

“Sering kali lulusan SMK tidak berdaya ketika mereka harus berhadapan dengan mesin-mesin yang ada di industri saat ini, karena mesin dan alat yang mereka gunakan pada saat praktek di sekolah sudah sangat ketinggalan jaman. Bagitu pula dengan tenaga pengajar, ada baiknya tenaga pengajar juga diambil dari industri langsung sehingga mereka selalu up date dengan perkembangan teknologi saat ini,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here