Gawat! 69.961 Warga Depok Terancam Tak Bisa Nyoblos Di Pilkada

226
Suasana sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Depok, kemarin

Balaikota | jurnaldepok.id
Sebanyak 69.961 warga Kota Depok terancam tidak bisa memberikan hak suaranya pada pelaksanaan Pilkada Depok pada 23 September 2020 mendatang. Pasalnya mereka belum melakukan perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk.

“Saat ini data yang kami miliki ada sekitar 69.961 warga Kota Depok yang belum melakukan perekaman e KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Misbahul Munir.

Dia mengaku blangko e-KTP di Depok sudah empat bulan kosong di setiap kantor kelurahan walaupun ada, itu terbatas saja. Berdasarkan informasi yang ia terima, blangko di Kemendagri masih dalam proses lelang dan kosong.

“Blangko e-KTP kosong di Depok sudah empat bulan terakhir. Memang di Kemendagri lagi kosong blankonya,” ujar dia.

Disdukcapil Depok, lanjut Munir, dalam hal ini hanya bisa menunggu pemberian blangko dari Kemendagri sebagai pemberi kewenangan.

“Kami cuma merekam dan mencetak. Sedangkan urusan dengan blangko tanggung jawab Kemendagri. Saat ini proses pengadaan di sana. Kebutuhan kita saat ini sekira 80 ribu warga Depok yang belum dicetak e-KTP,” jelasnya.

Akibat kondisi itu, Disdukcapil hanya bisa memberikan surat keterangan (suket) bagi warga yang sudah merekam dan belum mendapatkan e-KTP.

Dia juga mengimbau kepada warga Kota Depok yang belum melakukan perekaman e KTP untuk melakukan pelaksanaan e KTP yang tempatnya sudah ditentukan.

“Kami mengetahui siapa saja yang belum melakukan perekaman e KTP kita sudah sebar undangan ke mereka,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan jika sampai 30 Desember 2019 warga yang tidak melakukan perekaman e KTP maka data warga tersebut untuk sementara akan dihapus.

“Surat keterangan kita kasih sebagai pengganti. Di awal 2020 kami prediksi sudah bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan pencetakan blangko. Kondisi ini bukan hanya Depok saja,” paparnya.

Dia mengatakan untuk saat ini jumlah Daftar Pemilih Tetap berjumlah sekitar Rp 1,3 juta pemilih dan akan mengalami penambahan, salah satunya penambahan warga yang berusia 17 tahun.

Di lokasi sama Komisioner Bawaslu Dede Selamet Permana menambahkan kegiatan ini sebagai langkah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Depok pada 2020.

“Kami sengaja menggelar kegiatan ini untuk mengetahui sejauhmana persiapan pelaksanaan Pilkada Depok,” tandasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here