Kasus Uang Konsinyasi Tol Desari Kembali Memanas

80
Korban Tol Desari pada saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor BPN beberapa waktu lalu

Limo | jurnaldepok.id
Sempat mereda beberapa bulan, kisruh masalah uang konsinyasi pembebasan lahan terkena Tol Depok -Antasari (Desari) seluas 1,8 hektar di Rw 04 dan Rw 05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, kini kembali menyeruak.

Sinyalemen memanasnya kembali polemik uang konsinyasi sebesar Rp 129 Miliar yang konon kabarnya telah diserahkan kepada salah satu pihak bersengketa terkuak, setelah Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengirim surat panggilan kepada sejumlah pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kantor Kelurahan Krukut pada bulan November silam.

Husen Sanjaya sebagai penggugat mengaku akan terus mempermasalahkan uang Konsinyasi lahan miliknya dan ia berjanji akan menyeret semua oknum yang terlibat atas penyerahan uang konsinyasi kepada salah satu pihak bersengketa tanpa adanya musyawarah pihak bersengketa atau putusan tetap pengadilan.

“Kami tidak akan pernah berhenti dan terus berjuang agar hak kami diberikan dan tunggu saja tanggal main nya semua yang terlibat skandal uang konsinyasi pasti akan menerima konsekwensi hukum, dan sekarang perkara ini sudah ditangani Polda Metro Jaya, ” ungkap Husen Sanjaya.

Dikatakan Husen, sejak awal dirinya dan para pemilik lahan terkena tol yang menjadi bagian dari pihak bersengketa optimis pada akhirnya kasus skandal uang konsinyasi tol akan terbuka secara terang benderang, dan saat itu kata dia semua oknum yang terlibat rekayasa penyerahan uang konsinyasi akan terseret kasus hukum.

“Semua pihak terkait sudah dipanggil oleh Ditreskrimum Polda, ini baru awal dari proses hukum yang kami tempuh, dan nanti semua oknum bakal terjerat tanpa kecuali, ” tegas Husen Sanjaya.

Saat dijonfirmasi terkait hal ini, Lurah Krukut Rohman Tohir mengaku pernah menerima surat panggilan dari Ditresrimum Polda Metro Jaya untuk menghadirkan saksi saksi terkait permasalahan ini, namun kata dia dirinya tidak hadir dan mengutus salah satu stafnya untuk memenuhi panggilan Polda lantaran, saat kasus itu merebak, dirinya belum menjabat sebagai Lurah Krukut.

“Ya, memang benar waktu itu ada surat panggilan dari Polda Metro Jaya, tapi saya serahkan kepada Bapak Hamzah karena beliau yang paham permasalahan itu, dan saya waktu itu belum menjabat sebagai Lurah Krukut, ” pungkas Rohman. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here