Maksimalkan Perlindungan, DPAPMK Kota Depok Gelar Konvensi Hak Anak

192
Suasana Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk elemen masyarakat Kota Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok menggelar Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child). Kegiatan yang dilakukan di kawasan Mega Mendung, Bogor, diikuti oleh sedikitnya 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat.

“Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Dalam menerapkan konvensi hak anak. Negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya,” ujar Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari melalui Sekretaris Dinas DPAPMK, Widiyati, Senin (2/12).

Ia mengatakan, sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak.

“Dalam Konvensi Hak Anak disampaikan bagaimana peranan kita semua dalam melaksanakan pemenuhan hak anak, sehingga peran dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media perlu menyokong untuk pemenuhan hak anak tersebut,” paparnya.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa didalam melaksanakan kota layak anak perlu memenuhi indikator dari
pemenuhan hak anak di semua cluster.

Oleh karenanya, sambungnya, Pelatihan Konvensi Hak Anak ditujukan kepada seluruh elemen yang berada di dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan maksud menyamakan persepsi terkait kota layak anak dan bagaimana membangun program yang berbasis hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa.

“Bentuk perlindungan di Kota Depok dituangkan dalam salah satu program unggulan yaitu Depok Sahabat Keluarga (Friendly City) yang didalamnya untuk mewujudkan Depok kota layak anak, dimana pemenuhan hak anak menyangkut dalam lima cluster sesuai pedoman kota layak anak,” terangnya.

Lima cluster itu diantaranya hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

“Kami berharap setelah pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak ini, seluruh peserta dapat memahami isi dari konvensi hak anak dan dapat mengimplementasikannya ke dalam program maupun kegiatan yang berbasis pemenuhan hak anak baik di tingkat kota dan kewilayahannya,” harapnya.
Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here