Bawaslu Ingatkan Walikota Tidak Melakukan Mutasi Jelang Pilkada

135
istimewa

Cilodong | jurnaldepok.id
Jelang pelaksanaan Pilkada Depok tahun 2020 walikota dilarang melakukan rotasi atau mutasi Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan.

Ia mengatakan Bawaslu sedang fokus pada penguatan fungsi dan tugas untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di delapan wilayah Jawa Barat. Kota Depok merupakan salah satu dari delapan wilayah yang menggelar Pilkada.

“Menghadapi Pilkada 2020, Bawaslu Jawa Barat dan delapan bawaslu kabupaten /kota yang melaksanakannya, secara internal kelembagaan melakukan penguatan fungsi dan tugas-tugas. Dari sisi pencegahan serta penguatan metode pengawasan yang dilakukan termasuk juga penegakan hukum pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa Bawaslu Jawa Barat pun bersiap menghadapi Pilkada tingkat kabupaten dan kota.

Dia mengimbau kepada delapan pemerintah kabupaten/kota yang melakukan Pilkada untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan.

“Dilarang melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi di birokrasi dalam hal mutasi dan rotasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bawaslu Jawa Barat senantiasa mengingatkan bahwa kompetisi harus fair atau jujur.

“Kami mengimbau instrumen kebijakan daerah, birokrasi daerah tidak menjadi bagian dalam pemenangan atau politisasi untuk kepentingan untuk membangun keterpilihan,”katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan sesuai ketentuan yang berlaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa ditindak bila mereka merupakan bagian dari tim pelaksanaan pemenangan, baik aktor ASN dan birokrasi ataupun program-program pemerintah daerah. Di Jawa Barat bahkan sudah ada puluhan ASN yang dilaporkan ke Komisi ASN (KASN).

“Ada 16 ASN yang kami laporkan ke KASN terkait dengan ketidak netralan,” tuturnya.

Sementara itu politik uang atau money politics, tetap menjadi prioritas pengawasan Bawaslu. Karena masalah tersebut sering kali muncul dalam Pilkada. Bawaslu juga mengupayakan pencegahannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Penjatuhan sanksi dalam kasus money politics, pemberi dan penerima akan diberi sanksi. Maka Bawaslu berupaya melakukan tindakan pencegahan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Abdullah menerangkan potensi kerawanan dalam Pilkada di wilayah Jawa Barat. Salah satu pemicunya, ucapnya, ketidaknetralan ASN atau TNI/Polri.

Dia berharap masyarakat di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada berpartisipasi aktif melakukan pengawasan.

“Peran jurnalis juga penting dalam turut serta pengawasan. terkait dengan ketidaknetralan tersebut,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here