Jatah Anggaran Masih Minim, Depok Butuh APBD Partisipasif

128
Imam Budi Hartono

Margonda | jurnaldepok.id
Rabu 27 November 2019, akhirnya APBD Provinsi Jawa Barat 2020 disahkan dalam sidang DPRD Provinsi Jawa Barat. Rp 46 triliun lebih, dengan PAD 25,2 T lebih didominasi berasal dari pajak Daerah sebesar Rp 23,65 T.

Dalam APBD 2020 Jawa Barat, Kota Depok mendapatkan dana bagi hasil pajak sebesar Rp Rp 602.321.316.153 menjadi peringkat ke empat dibawah Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi.

“Hal ini meningkat dari tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp 111 milyar. Sayangnya hal ini tidak signifikan terhadap bantuan keuangan yang diperoleh Kota Depok hanya sebesar Rp 70.238.207.200 dibanding dengan kokab yang ada di Jawa Barat sangat lah jauh sekali. Seperti Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 744.621.796.002 dan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 596.864.930.057 dan Kabupaten Garut sebesar Rp 549.540.892.183,” ujar Imam Budi Hartono, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam pembagian bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat sudah ada rumusnya, walaupun demikian hasil rumusan tersebut terdapat selisih yang besar antara Depok dengan kota dan kabupaten lainnya.

“Kedepan dalam menghitung bantuan keuangan bisa dihitung bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Disisi lain, kata dia, Depok tak perlu bersedih karena selain bantuan keuangan, Kota Depok juga mendapatkan bantuan beberapa kegiatan dari Pemprov Jawa Barat seperti pembangunan destinasi Situ Rawa Kalong sebesar Rp 81 milyar, pembangunan under pass sebesar Rp 56 milyar, bantuan Pendidikan Menengah Universal sebesar Rp 24.484.500.000 untuk 209 SMA/SMK dengan jumlah siswa 48.774.

“Selain itu Pemprov juga membantu program Jamkesmas/PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebesar Rp 43.788.931.200, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 260 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 4.550.000.000 dan bisa bertambah total menjadi 500 unit rumah atau anggaran sebesar Rp 8,75 milyar,” paparnya.

Dibidang pendidikan, Pemprov Jabar memberikan BOS SMA sebesar Rp 1,4 jt persiswa/tahun dan SMK Rp 1,6 persiswa/tahun.

“Untuk SMA/SMK swasta mendapat tambahan dimana tahun 2019 mendapatkan Rp 500 ribu per siswa per tahun menjadi Rp 550 ribu persiswa/tahun. Program pembangunan SMAN 14 Depok Rp 12 milyar dan SMKN 4 Depok Rp 4 milyar,” ungkapnya.

Sehingga, sambungnya, Kota Depok total anggaran yang diberikan dari Provinsi Jabar lebih dari Rp 320 milyar.

“Kedepan harus lebih maksimal Pemerintah Kota Depok memperjuangkan anggaran baik di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dana dari pusat atau APBN,” katanya.

Politisi PKS itu mengungkapkan, keberadaan Anggota DPR RI Dapil Kota Depok bisa meminta bantuan pusat baik yang langsung diberikan ke APBD Depok maupun kegiatan-kegiatan dari kementerian untuk pembangunan Kota Depok.

Pria yang akrab disapa IBH mencontohkan hal yang menjadi tanggungjawab pusat seperti jalan Nasional baik yang berada di Jalan Raya Sawangan, Jalan Margonda, Jalan Raya Bogor Cimanggis dan Jalan Raya Bogor Bojongsari.

“Selain itu situ yang berjumlah 23 situ di Depok, Daerah Aliran Sungai seperti Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya, bantuan untuk pembangunan madrasah negeri atau Tsanawiyah negeri atau Aliyah negeri dari Kementerian Agama dan beberapa program kementerian yang dimungkinkan untuk diberikan ke Depok, seperti Rusunawa dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika Pemerintah Kota Depok hanya mengandalkan APBD Kota Depok saja yang sebesar kurang lebih Rp 3 Triliyun, bisa diyakini pembangunan dan kemajuan tidak akan cepat.

“Sulit untuk mengejar kota tetangga Depok seperti Kota Bekasi dan Tangerang Selatan. Partisipasi anggaran dari Jawa Barat, DKI dan pusat harus dilakukan dan partisipasi dari pihak ketiga yang memungkinkan untuk membangun Depok. Semoga Depok menjadi Kota Maju dan Berbudaya. Maju Kotanya – Berbudaya warganya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here