Buruh Depok Tolak Surat Edaran Gubernur Jawa Barat

96
Buruh Depok saat melakukan aksi unjukrasa menolak surat edaran gubernur

Cimanggis | jurnaldepok.id
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) berunjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mengeluarkan surat edaran tentang Upah Minimum Kota (UMK). Aksi berlangsung di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis.

Ketua SPEE, Wido Pratikno mengatakan Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Indonesia menolak surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/175/Yanbangsos tentang upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020.

“Kami nilai surat edaran tersebut merugikan kaum buruh khususnya di Kota Depok dan umunya di Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya, upah minimum Kabupaten/Kota harusnya ditetapkan bukan dengan surat edaran.

Dia mengatakan kalau surat edaran itu tidak ada kekuatan hukum dan sifatnya tidak memaksa, tapi kalau SK (Surat Keputusan) itu (sifatnya) memaksa.

Menurutnya dengan surat edaran hal tersebut hanya berupa rekomendasi ke wali kota-wali kota terkait kenaikan upah.

“Atas dasar itu, SPEE menyebut Gubernur Jawa Barat tak kredibel, sesuai UU 13 Tahun 2003, Pasal 89 upah minimum itu ditetapkan oleh Gubernur,” terangnya.

Aksi turun ke jalan ini dikatakan Wido untuk meminta Gubernur Jawa Barat agar segera menerbitkan SK upah minimum sehingga para buruh khususnya dapat bernapas dengan lega.

“Kami hanya ingin Gubernur Jawa Barat mengikuti Pemerintah Pusat yang mana menaikan upah minimum sebesar Rp 8,51 persen, dan Gubernur se-Indonesia pun sudah melakukan itu (penerbitan SK),” ucap Wido.

Jika pun nantinya Gubernur Jawa Barat tak juga menerbitkan SK pihaknya akan kembali turun ke jalan.

“Tanggal 2 (Desember) kami akan aksi di Bandung, tanggal 3 dan 4 kami akan mogok kalau tidak diberikan ruang terhadap gubernur,” jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, SPEE juga sedianya akan mengajak seluruh warga Depok untuk beramai-ramai mengajukan permohonan melepaskan diri dari wilayah Jawa Barat.

“Kami mau pindah ke DKI (Jakarta), karena DKI punya Gubernur yang kredibel dan lokasinya lebih dekat, kalau ada apa-apa gampang,” papar Wido.

Ia mengelola selain Gubernur Jabar dinilai tak kredibel lokasi Depok dan Provinsi Jawa Barat dirasa merepotkan.

“Gubernur Jawa Barat ini juga tidak memberikan sebuah upah terhadap kaum buruh yang ada di Kota Depok khususnya dan Jawa Barat pada umumnya,” tutur Wido.

Wido mengaku pihaknya telah bertemu dengan Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad dan mengatakan jika Idris telah mendukung aksi penolakan tersebut.

“Intinya Wali Kota akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat perihal keinginan kami in. Saat ini Upah Minimum Kota Depok berada di angka Rp 3,8 juta lebih dengan kenaikan 8,51 persen yang telah ditetapkan, maka sedianya upah tersebut menjadi Rp 4,2 juta lebih,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here